Network
Baca Juga: Mengenal Bren Esports MLBB, Sang Indonesian Slayer Asal Filipina
ASN di pemerintahan itulah yang tidak boleh mengkritik pemerintah karena mereka berada di suatu stuktur pemerintahan.
Sementara dosen yang berstatus ASN, lanjut Kalla, boleh saja menggunakan kemampuan akademisnya untuk menyampaikan kritik selama caranya tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku.
JK kemudian menyebut nama ekonom senior Faisal Basri yang selalu memberi kritik meskipun sebagai ASN.
“Tidak apa-apa, dia profesional. Jadi bukan melanggar etika ASN. Kalau seorang dirjen (di suatu kementerian) mengkritik pemerintah, itu baru salah," katanya, dikutip SerangNews.com dari Antara.
Baca Juga: Diduga Cabuli Cucu Sendiri, Kakek di Saketi Digerebek Warga
Menurut JK kelompok akademisi yang menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan wajar dan diperlukan di negara demokratis seperti Indonesia.
Baca Juga: 3 Tokoh Militer Ini Sukses Tampuk Kekuasaan Melalui Kudeta, Berikut Sejarah dan Sosoknya
Baca Juga: Suguhkan Panorama Eksotis, Ini 8 Wisata Pulau di Banten yang tak Kalah dengan Pulau Bali
"Bayangkan kalau tidak ada akademisi seperti itu, yang tidak membuka jalan alternatif; maka negeri ini bisa menjadi otoriter," ujarnya. ***
