Network
SERANG NEWS – Eks Sekrertaris BUMN Said Didu menilai materi soal tes wawasan kebangsaan yang menjadi alasan tidak lolosnya sejumlah nama penyidik senior di KPK harus dibuka ke ruang publik. Said Didu menilai, hal ini menjadi masalah serius dan harus ada yang bertanggung jawab.
“Materi test kebangsaan pegawai @KPK_RI masalah sangat serius. Ini harus dibuka dan harus ada yang bertanggung jawab,” ujar Said Didu, dikutip SerangNews.com dari Cuitan di media sosial Twitter pribadinya @msaid_didu, Jumat 7 Mei 2021.
Menurut Didu soal materi test wawasan kebangsaan oleh KPK harus dibuka ke ruang publik agar lebih transparan. Menurutnya, isu materi test wawasan kebangsaan berpotensi mengancam persatuan bangsa.
“Jika ini didiamkan, sangat potensial menyebabkan perpecahan bangsa,” ujarnya.
Isu tidak lolosnya sejumlah nama penyidik KPK di tes alih status PNS pegawai KPK menuai kritik. Satu diantara 75 pegawai KPK yang tidak lolos yaitu penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Mantan juru bicara Komisi KPK Febri Diansyah menilai, ada sejumlah kejanggalan dalam seleksi penyidik KPK. Dirinya pun menyoroti soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar KPK beberapa waktu lalu.
Eks aktivis ICW ini mengaku bingung dengan soal TKW yang menjadi pertanyaan seleksi alih status pegawai KPK.
“Apakah pertanyaan ini pantas & tepat diajukan pada Pegawai KPK untuk mengukur wawasan kebangsaan? 1. Kenapa belum menikah? 2. Apakah masih punya hasrat? 3. Bersedia ndak jadi istri kedua? 4. Kalo pacaran ngapain aja?,” cuit Febri Diansyah, yang dikutip SerangNews. dari akun Twitter.com @febridiansyah pada 7 Mei 2021.
Menurut Febri Diansyah, soal TWK yang membuat sejumlah nama penyidik senior gagal tes ASN harus dibuka ke publik. Alasannya, agar publik mengetahui secara transparan.
"Kalaulah benar pertanyaan itu diajukan pewawancara pada pegawai KPK saat tes wawasan kebangsaan, sungguh saya kehabisan kata-kata dan bingung apa sebenarnya yang dituju dan apa makna wawasan kebangsaan," cuit Febri Diansyah.
Baca Juga: KPK Panggil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Febri Diansyah berharap ada penjelasan lebih lanjut dari KPK, BKN, dan Kemenpan RB terkait soal TWK yang menimbulkan polemik ini.
“Semoga ada penjelasan yg lengkap dari KPK, BKN atau Kemenpan tentang hal ini,” ujarnya.
KPK diketahui sedang menjalanin proses seleksi alih status pegawainya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Seluruh pegawai KPK diharuskan mengikuti tes seleksi layaknya menjadi calon pegawai negeri sipil.
Total, ada 1.351 pegawai KPK mengikuti TWK dari 18 Maret sampai 9 April 2021.
Hasilnya, sebanyak 1.274 orang memenuhi syarat, 75 tidak memenuhi syarat, dan 2 orang tidak menghadiri wawancara. ***
