Network
SERANG NEWS – Langkah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo hadir di dalam acara Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh yang disiarkan Front TV dinilai upaya mencari dukungan untuk bisa maju sebagai calon Presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin kepada wartawan, di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020.
Selain hadir, belakangan Gatot juga selalu membela mati-matian Rizieq.
Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Ketidakhadiran Gatot Nurmanyo saat Pemberian Bintang Mahaputera Dari Jokowi
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Tak Hadiri Penganugerahan Bintang Mahaputra oleh Jokowi
"Tidak aneh dan bukan hal baru, karena keduanya memiliki garis yang sama, yaitu menjadi kritikus terhadap pemerintah," kata Ujang.
Bukan hanya mencari dukungan di Pilpres, langkah Gatot yang terus membela Habib Rizieq dinilai karena memiliki kesamaan, yaitu ingin meluruskan pemerintah jika dinilai salah jalan.
"Jadi pada intinya, Gatot juga butuh HRS (Rizieq Shihab) dan massanya. Jika Gatot maju jadi capres atau cawapres, maka dia membutuhkan HRS. Jadi, HRS bisa menjadi teman dan aset bagi Gatot," ujar Ujang, dikutip SerangNews.com, dari Antara.
Baca Juga: Presidium KAMI Gatot Nurmantyo Diberi Bintang Mahaputera, Mahfud MD: Bukan Membungkam Kekritisan
Senada, pengamat politik Maksimus Ramses Lalengkoe juga mensinyalir langkah Gatot yang cukup sering membela Riziq Shihab merupakan upaya mencari modal dukungan untuk menghadapi Pilpres 2024.
"Saya menganalisa, Gatot sedang mencari arus dukungan kelompok Rizieq. Sebab, hanya kelompok itu yang bisa dia garap secara politik, karena lebih terorganisir ketimbang kelompok lainnya," ujarnya.
Diketahui, usai tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot sering melempar kritik atas kinerja Pemerintah.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Akan Diberikan Penghargaan Bintang Mahaputera oleh Presiden Jokowi
Yang terbaru dan menjadi kontreversi, adalah pernyataan Gatot Nurmantyo yang menilai TNI kekinian justru terlihat seperti pada masa Orde Baru.
Salah satu parameternya adalah adanya upaya agar TNI bisa digunakan sebagai alat kekuasaan. ***
