SERANG NEWS -- Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan komitmen untuk menerapkan sistem pencegahan korupsi di Provinsi Jawa Tengah.
Komitmen itu diwujudkan dengan implementasi E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace. Ganjar juga membentuk pendidikan dan penyuluh antikorupsi.
Ketua KPK Filri Bahuri memuji komitmen Ganjar Pranowo dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah tersebut.
"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang berlangsung secara daring, Semarang, Selasa 13 April 2021.
Baca Juga: Korupsi Bantuan Covid-19, KPK Tahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya
Menurut Filri, kesuksesan provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan sistem pencegahan anti Korupsi tidak terlepas dari kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jawa Tengah.
Selama ini, KPK dan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dalam melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan lainnya.
"KPK juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas yang disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi," ujarnya.
Baca Juga: Curi Barang Bukti Berupa Emas Seberat 1,9 Kilogram, Pegawai KPK Dipecat dan Dilaporkan ke Polres
Saat ini tercatat ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.
"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," ujarnya.
Baca Juga: KPK Sebut Banyak Kepala Daerah Korupsi Karena Gaji Kecil
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri mengucapkan terimakasih atas kerja KPK yang selalu memberikan pendampingan anti Korupsi di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, ada banyak praktik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi misalnya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015.
"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas, namun cerita baik, proses panjang mengubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.
Baca Juga: Terbitkan SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Gede Pasek: KPK Menodai Semangat Revisi UU KPK
Selain itu, muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perizinan-perizinan sehingga kita bisa pantau semuanya, bahkan kami telah memiliki perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," ujar Ganjar, dikutip SerangNews.com dari Antara.
Baca Juga: KPK Panggil Yandri Susanto Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
Ganjar pun membeberkan keberhasilan penyuluh antikorupsi di Jateng juga sudah berjalan dengan baik dan beberapa ASN, serta masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.
"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujarnya. ***