SERANG NEWS – Setelah Presiden Jokowi cabut lampiran Kepres 10 tahun 2021 yang mengatur investasi minuman keras (miras) kini ramai desakan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham Pemprov DKI Jakarata di PT Delta produsen ‘miras Angker Bir.
Menyoal ramainya desakan penjualan saham pabrik miras kepemilikan Pemprov DKI Jakarta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan jika PKS sudah sejak dahulu mendesakan Anies Baswedan melakukannya.
“Dari dulu @PKSejahtera sudah mendukung penjualan saham Pemprov DKI di pabrik bir. Belakangan PAN dan Golkar jg dukung,” tulis Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter @hnuwahid yang dikutip SerangNews.com Kamis 4 Maret 2021.
Baca Juga: Singgung Perpres 'Investasi Miras' dan Vaksinasi, Mahfud MD: Pemerintah Tidak Alergi Kritik
HNW lantas menyebut Anies Baswedan sudah melakukan upaya tersebut lama. Bahkan sudah bersurat secara resmi kepada DPRD DKI Jakarta. Hanya saja masih ditolah oleh Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Ket DPRDDKI menolak. Gub @aniesbaswedan sudah 3x surati DPRD,” tulisnya.
Politsi senior PKS ini lantas menyarankan Ketua DPRD DKI Jakarta menyetujui upaya tersebut sebagaimana dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya yang mendengarkan aspirasi publik.
“Baiknya Ket DPRD DKI ikuti Presiden @jokowi yg dengarkn aspirasi cabut perpres soal investasi miras,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak penjualan saham produsen Anker Bir, Delta Djakarta. Ia menuturkan tidak ada keuntungan berarti dari penjualan saham bir tersebut.
“Dikatakan setahun dapat Rp50 miliar, terus mau dijual Rp1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang Muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagilah," katanya dikutip SerangNews.com dari Bekasi.Pikiran-rakyat.com
Politisi PDI Perjuangan ini justru mempertanyakan pihak-pihak yang mendorong penjualan saham tersebut.
Baca Juga: Setelah 'Hari Paling Berdarah', Aktivis Myanmar Ancam Demonstrasi Lebih Besar Lawan Kudeta Militer
Baca Juga: Laga Uji Coba Timnas U23 vs PS Tira Persikabo Batal Digelar, PSSI Minta Maaf ke Polri
"Bukan masalah menguntungkan atau nggak, itu nggak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntik dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta? Itu pertanyaan saya," kata Prasetio Edi di Gedung DPRD Jakarta Pusat, Selasa 2 Maret 2021.
Menurutnya, sejak awal pemerintah telah memberikan kewenangan pengelolaan PT Delta Djakarta kepada DKI Jakarta, yakni di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.
"Di PT Delta pemerintah masuk supaya untuk mengukur masyarakat sampai ke tingkat RT RW minumnya itu sejauh mana sih. Kan kalau kita nggak tahu sama sekali, bahaya, ini liar," ungkapnya.***