Network
SERANG NEWS- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 terbaru.
Perpres itu merupakan perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di tanah air.
Diketahui, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebenarnya mulai berlaku sejak 10 Februari 2021 lalu, namun nampaknya belum berjalan maksimal seiring masih banyaknya warga yang menolak dan belum melakukan vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Hati-hati Denda dan Pidana Bagi Warga Penolak Vaksin Covid-19, Ini Bunyi dan Aturan Perpresnya
Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunal dilakukan secara masif diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi dan nasional.
Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sendiri mengatur mengenai penerapan saksi administratif hingga pidana bagi warga yang menolak melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Dikutip SerangNews.com dari laman setneg.go.id pada Minggu 27 Juni 2021, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jadi Idola, Simak Pesona 3 Juri Master Chef Indonesia, Mengulas Fakta Renatta Moelok
Disebutkan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara Pasal 13 dan Pasal 14, yaitu menyisikan dua pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi:
