Vaksin Nusantara Dihentikan, Azis Syamsuddin Desak BPOM Melanjutkan: Sayang Jika Gagasan Besar Gagal

- 25 Maret 2021, 11:01 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tanggapi penghengtian vaksin Nusantara.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tanggapi penghengtian vaksin Nusantara. /FB Azis Syamsuddin

Baca Juga: Ariza Patria Sampaikan Kabar Duka, Mantan Mendagri Syarwan Hamid Meninggal Dunia

Baca Juga: Dua Pengedar Sabu Asal Kabupaten Serang Diringkus Polres Serang Kota

"Prihatin, angka penolakannya sampai 33 persen. Apalagi DKI adalah episentrum, daerah yang yang memiliki tingkat penyebaran Covid-19 tertinggi di Indonesia. Saya memprediksim tingginya tingkat penolakan terhadap vaksin di DKI Jakarta tampaknya sejalan dengan persepsi tentang keamanan vaksin itu sendiri," jelas Azis.

Berada di urutan kedua dan ketiga, yakni Jawa Timur 32 persen dan Banten 31 persen, sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni 20 persen. Di sisi lain, hanya 19 persen warga Jawa Tengah yang tidak percaya vaksin dari pemerintah aman.

Bila dilihat etnisitas, persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).

"DPR berharap, program vaksinasi ini benar-benar disosialisasikan ke masyarkat. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menumbuhkan antusiasme masyarkat. Sementara Kemenkes dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan terus mendorong manfaat dan kehalalan vaksin," tutup Azis Syamsuddin.***

Halaman:

Editor: Ken Supriyono


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah