Network
SERANG NEWS -- Faldo Maldini, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut bersuara perihal rencana pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras satu juta ton dari Thailand. Faldo menilai, langkah itu merugikan petani Indonesia.
"Petani yang sudah susah malah menjadi semakin susah. Petani harus dilindungi dengan kebijakan yang memadai. Biaya hidup tidak stabil dalam situasi Covid-19 ini, penghasilan juga tidak stabil," ujar Faldo Maldini dalam cuitan di media sosial Twitter pribadinya @FaldoMaldini, dikutip SerangNews.com, Sabtu 20 Maret 2021.
Faldo mengatakan, harus ada transparansi jumlah kuota dalam pengadaan impor beras. Ia berharap, proses ini menjadi masalah hukum baru di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Yuk Kenali, 8 Karakter Perempuan Scorpio, si Pendiam yang Setia pada Pasangan
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta Sabtu 20 Maret 2021, Gerak Cepat Al, Jejak Pak Sumarno di Ketahui
"Jangan sampai ada skandal Beras Gate di masa depan, KPK angkut pejabat di sini, yang mungkin menyeret nama Pak Jokowi dan jajarannya," ujar Faldo.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan warisan kebijakan yang baik dalam buku catatan sejarah Indonesia. Faldo berharap, kebijakan impor beras satu juta ton dari Thailand tidak menjadi beban bagi Presiden Jokowi.
"Kasihan Pak Jokowi, Beliau bekerja dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
Jangan sampai ada skandal Beras Gate di masa depan, KPK angkut pejabat di sini, yang mungkin menyeret nama Pak Jokowi dan jajarannya. Pemerintah ini harus memberikan warisan yang baik dalam buku catatan sejarah Indonesia. Kasihan Pak Jokowi, Beliau bekerja dengan sungguh-sungguh.— Faldo Maldini (@FaldoMaldini) March 19, 2021
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadan Tak Batalkan Puasa, Ini 3 Rekomendasi MUI!
Faldo pun menyinggung dua menteri Jokowi yang lebih dulu terjaring OTT KPK.
Menteri yang dimaksud Faldo merujuk pada nama Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Eddy Prabowo, menteri KKP.
"Sudah dua orang menterinya Pak Jokowi kena belakangan ini, kami tidak ingin ada lagi yang terseret. Maka, selenggarakan dengan terbuka, kalau perlu panggil KPK buat mendampingi," ujarnya.
Baca Juga: Diteliti Ulang, WHO: Vaksin AstraZeneca Aman dan Efektif Mencegah Penularan Covid-19
Pemerintah sendiri akhirnya buka-bukaan perihal rencana impor beras. Alasannya, penyerangan beras dari Perum Bulog sangat memprihatikan.
"Kalau pengadaan Bulog di dalam masa panen ini berjalan dengan baik, saya tidak masalah kita tidak impor selama stok Bulog mencapai satu juta," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, dikutip dari Antara, Sabtu 20 Maret 2021.
Meski begitu, Lutfi menjamin pemerintah tidak akan impor beras saat petani lokal memasuki panen raya, sehingga harga beras petani lokal akan aman.
Baca Juga: Sebut Jokowi Kerja Keras, Politisi PDI Perjuangan: Wajar kalau Satu Periode Lagi
“Saya jamin tidak ada impor ketika panen raya. Dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani," ujar Mendag.
Adapun impor yang dimaksud adalah kebijakan impor sebagai pemenuhan stok di Bulog untuk berjaga-jaga.
“Jadi hitungan saya stok akhir Bulog yang 800 ribu, dikurangi stok impor 300 ribu ton. Berarti stok itu tidak mencapai 500 ribu ton, ini yang paling rendah dalam sejarah Bulog," ujar Lutfi. ***
