Network
SERANG NEWS – Penyaluran bantuan sosial terus dilakukan untuk masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini tidak berpengaruh meski menteri sosial Juliari Batubara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas dugaan korupsi paket dana Bansos berberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi sendiri sudah Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos). Kini, kebijakan penyaluran bantuan bansos dikelola oleh tokoh Muhammadyah ini.
Baca Juga: Mensos Juliari Korupsi Dana Bansos Covid-19, Iwan Fals Sindir lewat Lagu Berjudul +Almari
Baca Juga: Mensos Juliari Korupsi Bansos, Rocky Gerung: Dia Bendahara, Memang Bertugas Mengumpulkan Uang
Muhajir memastikan, kementerian sosial akan terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2021. Untuk wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai (BST).
"Teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," jelas Muhadjir di Gedung Kementerian Sosial, Senin 14 Desember 2020.
Untuk teknis penyaluran, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Sementara penyaluran di luar Jabodetabek, kata Muhadjir, berupa bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19 tetap dilakukan seperti biasanya. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Baca Juga: Mensos Juliari Peter Batubara Terancam Hukuman Mati, Ketua KPK: itu Kita Dalami
Selanjutnya untuk program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," tuturnya, dikutip SerangNews.com dari PMJNews.
Terkait penyaluran BST, Muhadjir mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun. Oleh karena itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Baca Juga: Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Ini Profil Juliari Peter Batubara
Selain itu, lanjut Muhadjir, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang memang diperlukan.
Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya.
Baca Juga: Mensos Juliari P Batubara Tersangka, Jokowi: Pemerintah Serahkan Proses Hukum ke KPK
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya. ***
