SERANG NEWS – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menjadi rekrutmen yang terakhir.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo berencana tidak akan mengangkat pegawai negeri baru hingga tahun 2023.
Alasannya, pandemi Covid-19 yang terjadi mengubah sistem kerja birokrasi seiring adanya transformasi digital.
Baca Juga: Kuasai Tekniknya, Ini Enam Tips Tes SKD Jika Ingin Masuk CPNS yang Pendaftarannya Dibuka Maret 2021
“Covid-19 memaksa perubahan dan penyesuaian model birokrasi tahun 2020 hingga 2024 mendatang,” ujar Tjahjo Kumolo, Rabu 18 November 2020.
Mantan Menteri Dalam Negeri era Jokowi- Jusuf Kalla ini mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa birokrasi bekerja dengan penyesuaian baru, seperti bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital.
"Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor, dengan berbagai inovasi, dengan berbagai teknologi informasi yang ada, (Kementerian) ini akan membangun sistem yang lebih terencana dan lebih taktis," ujarnya, dikutip SerangNews.com dari AntaraNews.
Baca Juga: 11.580 Formasi CPNS 2019 yang Kosong Bisa Dibuka pada CPNS Selanjutnya, Cek Posisinya di Sini
Kemenpan RB juga tengah menyiapkan proses otomatisasi kerja birokrasi. Sehingga menurutnya, dibutukan sumber daya unggul untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Sumber daya manusia yang unggul, diharapkan terwujudnya flexible working arrangement atau sistem kerja fleksibel dan tata kelola pemeritahan yang lebih efektif, efesien, namun tetap produktif,” ujarnya.
SDM ASN yang berkualitas pun termasuk tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga-tenaga penyuluh.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2021 Dibuka, Tenaga Medis dan Penyuluh Jadi Prioritas, Cek Jadwalnya di Sini
"Termasuk pengadaan tenaga guru 1 juta, 260 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan dan perawat. Termasuk tenaga-tenaga penyuluh, itu juga tahun depan akan bisa kami alokasikan untuk rekrtutmen pejabat-pejabat yang ada di kementerian atau lembaga hingga pemda," kata Tjahjo.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap, kementerian, lemaba dan pemerintah daerah bisa melihat kebutuhan sumber daya manusia untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum mengajukan tambahan pegawai ASN. ***