Network
SERANG NEWS - Ketua DPD RI, La Nyallaa Mahmud Mattalitti meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar mampu mengatasi masalah konflik sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang datang bekerja di perusahaan pertambangan di daerah itu.
Ia juga meminta agar kepala daerah harus lebih intensif menjalin komunikasi publik kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan konflik sosial.
Selain itu, kepala daerah juga harus mampu meyakinkan dan menjamin bahwa kehadiran perusahaan asing dan tenaga kerja asing di daerahnya akan melakukan alih teknologi dan transfer pengetahuan.
Baca Juga: Daerah Sultra Disebut Terjadi Konflik Sosial Warga dan TKA
"Dan itu harus dibuktikan bukan hanya menjadi sekedar wacana," katanya dikutip Serangnews.com dari Antara Jum'at 20 November 2020.
La Nyallaa menjelaskan dalam beberapa studi terbaru kepemimpinan daerah di masa depan diukur dengan indikator partisipatoris publik. Artinya masalah tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi warga ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah.
Tetapi, dikatakan La Nyallaa, hal itu tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar yakni ketimpangan sosial dan kemiskinan, sehingga ia juga meminta agar pemerintah daerah menginisiasi program-program yang dapat menjadi pengungkit ekonomi di suatu daerah.
Baca Juga: Lewati Lee Chong Wei, Kento Momota Cetak Rekor Juara Terbanyak Bulu Tangkis Tunggal 2019
Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu membuat proyek-proyek kolosal yang berorientasi sebagai pengungkit ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
