Network
Dikatakannya, DPD RI sebagai wakil daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan hal itu.
"Di DPD Kami selalu tekankan bahwa seluruh anggota DPD itu membawa aspirasi dari daerahnya masing-masing di bawah ke pusat untuk kita bahas bersama untuk penyelesaian di daerah itu," katanya.
Baca Juga: Lewati Lee Chong Wei, Kento Momota Cetak Rekor Juara Terbanyak Bulu Tangkis Tunggal 2019
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengungkapkan kedatangan Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulawesi Tenggara bernilai penting dan menjadi momentum pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan terkait isu - isu aktual dan program strategis pembangunan masyarakat dan wilayah.
"Kami memiliki keyakinan dan harapan besar kehadiran ketua DPD bersama anggota DPD akan membawa tambahan energi positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat karena dengan melihat secara langsung kondisi riil wilayah dan masyarakat, maka dapat menyerap berbagai informasi mengenai permasalahan aktual dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini," kata Ali Mazi.
Sebelumnya pada bulan Juni 2020 lalu, sejumlah elemen masa unjuk rasa dari berbagai lembaga melakukan aksi unjuk rasa di perbatasan Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), persimpangan emat Bandara Haluoleo, Provinsi Sulawesi Tenggara, menolak kedatangan 500 orang TKA asal Tiongkok yang akan bekerja membangun smelter di PT VDNI dan OSS Morosi, di Kabupaten Konawe.
Baca Juga: Pangdam Jaya: Satpol PP Harus Berani Cabutin Poster Habib Rizieq
Saat itu, ratusan massa aksi pengunjukrasa berupaya untuk masuk ke dalam Bandara Haluoleo, namun ditahan oleh brigade pihak kepolisian, sehingga massa aksi tetap berada di simpang empat Desa Ambaipua. Kedatangan 500 TKA saat itu dibagi menjadi tiga gelombang. Setiap jadwal kedatangan para TKA, massa yang menolak kedatangan meraka melakukan aksi ujuk rasa.
Unjuk rasa dilakukan sejak siang dan berlanjut hingga malam hari. Meskipun sejumlah massa melakukan penolakan, bahkan chaos antara massa pengunjuk rasa dan pihak pengamanan, numun 500 TKA tersebut berhasil masuk ke Sulawesi Tenggara dan bekerja di perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Konawe dengan kawalan ketat dari pihak keamanan melalui jalur belakang Bandara Haluoleo.
Sebelumnya diberitakan Serangnews.com daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disebut terjadi masalah - masalah konflik sosial masyarakat dengan Tenaga Kerja Asing (TKA).
