SERANG NEWS- Kesenjangan sosial di Indonesia semakin menjadi saat pandemi Covid-19 saat ini.
Hal itu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung di channel YouTube Rocky Gerung Official yang dikutip SerangNews.com, Senin 2 Agustus 2021.
Rocky Gerung mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah paradoks yang dipertontonkan pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini kampanye dirinya sebagai tokoh pro rakyat kecil sejak Pemilu 2014 lalu.
"Itu paradoks dari pemerintahan Presiden Jokowi yang di awal sejak 2014 mengkampanyekan 'Saya pro rakyat'. Jadi pro penderitaan rakyat sebetulnya, itu yang terjadi," kata Rocky Gerung di channel YouTube miliknya.
Ketimpangan sosial yang dimaksud Rocky Gerung salah satunya akumulasi modal para konglomerat melalui pajak yang diterima negara, namun hasil pajak tak diterima merata oleh rakyat.
Sementara terkait kekayaan para konglomerat di Indonesia saat pandemi Covid-19 saat ini, Rocky Gerung tak mempermasalahkannya.
"Bahwa ada orang kaya yang bertambah, kita juga senang nggak ada soal itu. Apa problemnya? Nggak ada problem dengan pertambahan kekayaan konglomerat atau oligarki," tutur pengamat politik yang dikenal kritis itu.
"Justru yang jadi problem adalah pemerintah tidak mendistribusikan kekayaan itu. Kan dalam kehidupan bernegara, akumulasi itu adalah hak dari mereka yang punya modal, jadi silahkan akumulasi. Tapi tugas negara adalah mendistribusikan hasil akumulasi itu," ungkapnya lagi.
Oleh karena itu, membiarkan akumulasi modal oleh konglomerat tanpa disertai distribusi kekayaan yang merata, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kesejahteraan rakyat.
Tak hanya itu, Rocky Gerung menyebut pemerintah tak memiliki pengetahuan mengenai cara menciptakan keadilan sosial.
Keadilan sosial yang dia maksud adalah bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.
Baca Juga: BEM UI Dipanggil Rektorat Usai Kritisi Jokowi, Rocky Gerung: UI Bukan Universitas Milik Istana
Oleh karena itu, indikator dan parameter internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara menengah ke bawah menjadi bukti. Meski jumlah konglomerat dan akumulasi kekayaannya bertambah.
Keadaan ini yang pada akhirnya menunjukkan pemerintah memang tidak punya pengetahuan tentang cara menghasilkan keadilan sosial.
"Itu sebabnya agak ajaib, orang kaya bertambah tapi parameter internasional menurunkan rating kita menjadi lower middle class. Ini paradoks?" tutup Rocky Gerung.***