SERANG NEWS – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi perihal kritik.
Jokowi mengatakan siap dan membuka ruang kritik atas pemerintahannya agar bisa meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara laporan akhir tahun Ombudsman RI, pekan lalu.
Dikutip SerangNews.com dari Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Jusuf Kalla: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?
Dalam sebuah acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI: Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jusuf Kalla membeberkan sejumlah masalah negara Indonesia.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini, Benarkan Aldebaran Tepati Janji Menjaga Andin Selamanya Demi Ryena?
Baca Juga: Selain Sayyidah Aminah Mengandung Janin Nabi Muhammad, Ini Peristiwa Penting pada Bulan Rajab
Mulanya Jusuf Kalla mengatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia semakin menurun, dan hal itu disebabkan karena adanya masalah dalam sistem demokrasi.
Jusuf Kalla lantas mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam sistem demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah adanya ongkos yang mahal.
"Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik," kata Jusuf Kalla, dikutip dari tayangan kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021.
Baca Juga: Mantan Ketua Umum PP Muhammadyah Din Syamsuddin Dilaporkan ke KASN, Said Didu: Memang Ada Arahan?
Jusuf Kalla pun menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan modal yang tidak sedikit. Itulah mengapa demokrasi dikatakan mahal.
Menurutnya, karena demokrasi yang mahal itulah timbul upaya pengembalian investasi, hingga akhirnya terjadi korupsi.
"Karena demokrasi mahal, maka menimbulkan pengembalian investasi. Maka di situlah terjadi menurunnya demokrasi. Kalau demokrasi menurun, maka korupsi juga naik. Itulah yang terjadi," kata Jusuf Kalla.
Baca Juga: Kumpulan Quotes Sinetron Putri untuk Pangeran RCTI, Cocok Buat yang lagi Bucin!
Oleh karena itu, Jusuf Kalla pun mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Check and balance itu bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik.
Namun menurutnya, pernyataan Jokowi itu justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah publik.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tuturnya.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla mengingatkan peran PKS sebagai partai oposisi untuk memberikan kritik pada pemerintah, supaya adanya kontrol di pemerintahan, dan demokrasi pun bisa berjalan dengan baik.
"PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol pemerintah, demokrasi tidak dapat berjalan," tutur Jusuf Kalla.***