SERANG NEWS -- Aksi penolakan program vaksinasi Covid-19 oleh politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning berujung pada ancaman pelaporan ke kepolisian dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Muannas Alaidid.
Muanas, mengancam akan melaporkan Ribka perihal tuduhan yang diucapkan atas program vaksinasi pencegahan virus Covid-19 yang sedang berlangsung. Ribka dengan tegas menolak.
Bahkan, Anggota Komisi IX DPR RI ini berani jika harus membayar denda sebesar Rp 5 juta daripada harus menerima suntik vaksin.
Baca Juga: Pesta Usai Suntik Vaksin, Raffi Ahmad Dilaporkan ke Polisi Melanggar Prokes, RK Beri Komentar Pedas
Baca Juga: Heboh Tak Bermasker Usai Vaksin Covid-19, Sherina Berikan Komentar Pedas, Raffi Ahmad Minta Maaf
Melalui media sosial Twitter resmi miliknya, Muannas prihatin melihat sikap Ribka yang menolak vaksin Covid-19 dan menciptakan kegaduhan. Padahal, Ribka Tjiptaning satu partai dengan Presiden Jokowi yang mempromosikan vaksin Sinovac.
“Ribka ini bikin gaduh dan yang menyedihkan satu partai di @PDIP_Perjuangan dengan Pak @Jokowi partai asal yang mendukungnya,” tulis Muannas yang dikutip SerangNews dari cuitan akun Twitter @muannas_alaidid pada Jumat 15 Januari 2021.
“Sebaiknya Bu Mega turun tangan, diingatkan dia ini. kalau tidak bisa, biar kita proses hukum,” ujar Muannas Alaidid dengan tegas.
Dikabarkan sebelumnya, program suntik vaksin Covid-19 terus berlangsung. Bahkan diketahui Presiden Jokowi menjadi orang Indonesia yang pertama menerima suntik Vaksin Covid-19 dosis pertama.
Baca Juga: Usai Jadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Sinovac, Presiden Jokowi: Inilah yang Lama Kita Tunggu
Aksi suntik vaksin secara serentak ini dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Januari 2021.
Jokowi disuntik perdana dengan vaksin Covid-19 buatan perusahaan asal China Sinovac. Hal ini menandai program vaksinasi di Indonesia dimulai.
Selanjutnya setelah Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut diberikan suntikan dosis pertama vaksin Sinovac. Kendati begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ikut disuntik vaksin, karena faktor usia.
Baca Juga: Penyimpanan Rantai Dingin Kendala Distribusi Vaksin Covid-19, ini Curhat Menkes Budi Gunadi ke DPR
Selain pejabat utama di sejumlah lembaga negara, Raffi Ahmad pun diketahui terdaftar sebagai penerima vaksin.
Dari pemberian suntik vaksin itu, Ribka kemudian menolak. Ia mengaku lebih baik membayar denda daripada harus divaksin.
Selain menolak Vaksin, Ribka juga menyinggung soal jualan obat. Bukan hanya itu, ia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak berbisnis dengan rakyatnya.
Baca Juga: Minta Menkes dan Mendagri ke Daerah Jelang Suntik Vaksin Serentak: Dirikan Posko Hingga Kelurahan!
"Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini, begitu COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat. Jualan vaksin abis ini, karena sekarang sudah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat ramai," ujarnya.
Selain menolak Vaksin, Ribka juga meminta agar negara tidak berbisnis dengan rakyatnya.
"Saya cuma ingatkan nih sama Adinda Menteri, nih. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh, mau alasan apa saja, tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu," ujar Ribka Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di DPR Jakarta, Selasa lalu (12/1/2021).
Baca Juga: Kantor Imigrasi Serang Tutup Layanan Sementara, Dimulai Hari Ini
Aksi protes Ribka itu yang kemudian berujung pada ancaman untuk melaporkannya ke polisi. ***