SERANG NEWS - Pondok pesantren dinilai memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu ada pengembangan usaha dalam pondok pesantren yang jumlah sangat besar.
Kendati demikian, dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren perlu ada kolaborasi dan keterlibatan pihak lain. Hal ini agar upaya tersebut bisa segera tumbuh secara maksimal.
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menilai, kolaborasi menjadi salah satu penting dalam membangun pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.
Baca Juga: Irjen Ahmad Dofiri, Mantan Kapolda Banten yang Kini jadi Kapolda Jabar
"Tentu tidak mungkin pesantren itu sendiri, harus kolaborasi kemitraan. Jadi memang sekarang itu sedang dibangun, di mana saja tidak ada orang berdiri-sendiri itu. Harus ada economic collaboration (kolaborasi ekonomi) di mana-mana, apalagi pesantren," katanya pada pertemuan dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, Bara Imaji dan ProArt8 melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Senin 16 November 2020.
Selain dengan sesama pondok pesantren, lanjut Ma'ruf Amin, kolaborasi juga bisa dilakukan dengan pihak-pihak lain. "Pesantren itu juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak,” ujarnya.
Ia menilai, jumlah pondok pesantren yang tersebar luas di seluruh Indonesia sangatlah besar. Akan tetapi selama ini belum dioptimalkan potensi ekonominya.
Baca Juga: Tidur Terlalu Lama Tidak Baik Bagi Tubuh, Berikut 5 Efeknya
Oleh karena itu, perlu ada inisiatif dari masing-masing pondok pesantren untuk mengambangkan potensinya sekaligus pembinaan dan kolaborasi yang tepat.
"Indonesia itu punya sekitar 28.194 pesantren, 44,2 persen menurut data yang kami terima sekitar 12.469 pesantren berpotensi untuk pengembangan ekonomi, itu karena belum dibina betul, tapi ini besar sekali jumlahnya itu, sekarang bagaimana berbagai potensi ini dikolaborasikan,” tambahnya.
Menurutnya pemerintah telah berkomitmen dan mendukung berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan berbagai fasilitas keuangan yang diberikan.
Baca Juga: Suweg, Tumbuhan Mirip Bunga Bangkai yang Muncul Saat Musim Penghujan di Kota Serang
“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dari mulai yang super atau ultra mikro, mikro, kecil sampai besar," katanya.
"Yang super atau ultra mikro itu Bank Wakaf Mikro, di beberapa pesantren itu sudah ada, membiayai sampai 3 juta. Kemudian melalui instrumen Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) dengan skema Syariah, termasuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT),” tambah Ma'ruf.
Hal lain yang perlu dikembangkan, lanjut Ma'ruf, adalah pengembangan, pengelolaan usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, pengorganisasian sumber daya manusianya.
Baca Juga: Cilegon Kembali Jadi Zona Merah Penyebaran Covid-19
"Yang tidak kalah pentingnya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Maka itu saya menyambut baik upaya ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh suatu model yang dikembangkan, nanti dapat direplikasi untuk RMI di seluruh indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Founder Bara Imaji Teuku Wisnu menyampaikan, kolaborasi dengan ProArt8 dan RMI PWNU Jawa Barat bertujuan untuk memperkenalkan bisnis berbasis digital kepada para santri.
Selain itu, mengembangkan potensi yang dimiliki santri untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah.
“Kita ketahui para santri ini mahir dalam bidang agama dan memiliki potensi yang besar," katanya.
Baca Juga: Tambah 15 Kasus Baru, Kota Serang Kembali Laporkan Satu Pasien Bayi dan Lima ASN Positif Corona
"Selain dibekali dengan ilmu agamanya baik, akhlaknya Insya Allah baik, apalagi kalau ditambah skill enterpreneurship atau kewirausahawan. Saya rasa para santri akan menjadi penerus bangsa yang berkarakter, memiliki kompetensi, maka kami menamakan program ini santripreneur,” sambung Teuku.
Dia berharap, para santi bukan hanya mahir mengenai ilmu agama tetapi juga mampu mengimplementasikannya untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi syariah di masa mendatang.***