Network
"Justru yang jadi problem adalah pemerintah tidak mendistribusikan kekayaan itu. Kan dalam kehidupan bernegara, akumulasi itu adalah hak dari mereka yang punya modal, jadi silahkan akumulasi. Tapi tugas negara adalah mendistribusikan hasil akumulasi itu," ungkapnya lagi.
Oleh karena itu, membiarkan akumulasi modal oleh konglomerat tanpa disertai distribusi kekayaan yang merata, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kesejahteraan rakyat.
Tak hanya itu, Rocky Gerung menyebut pemerintah tak memiliki pengetahuan mengenai cara menciptakan keadilan sosial.
Keadilan sosial yang dia maksud adalah bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.
Baca Juga: BEM UI Dipanggil Rektorat Usai Kritisi Jokowi, Rocky Gerung: UI Bukan Universitas Milik Istana
Oleh karena itu, indikator dan parameter internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara menengah ke bawah menjadi bukti. Meski jumlah konglomerat dan akumulasi kekayaannya bertambah.
Keadaan ini yang pada akhirnya menunjukkan pemerintah memang tidak punya pengetahuan tentang cara menghasilkan keadilan sosial.
"Itu sebabnya agak ajaib, orang kaya bertambah tapi parameter internasional menurunkan rating kita menjadi lower middle class. Ini paradoks?" tutup Rocky Gerung.***
