Network
SERANG NEWS – Menkopolhukam Mahfud MD tanggapi pernyataan Politisi Partai Demokrat Benny Harman menyoal pasal penghinaan presiden dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP).
Tanggapan Mahfud MD atas pernyataan Politisi Partai Demokrat Benny Harman yang membandingkan polemik pasal penghinaan di KHUP pada masa pemerintahan saat ini dan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Anggota DPR RI Benny Harman menyinggung saat SBY jadi Presiden tidak melaporkan orang yg menghina dengan ungkapan ‘kerbau’ pada tahun 2010 silam. Lantaran pasal penghinaan Presiden dihapus oleh Mahkamah Konstitusi saat dipimpin Mahfud MD,” cuit akun Partai Demokrat melalui akun resmi Twitternya yang dikutip SerangNews.com, Kamis 10 Juni 2021.
Cuitan itu lantas direspon Mahfud MD. Menurutnya, pernyataan itu ngawur dan mencoba meluruskan yang sebenarnya terjadi.
“Agak ngawur. Penghapusan pasal penghinaan presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi-red),” balas Mahfud MD mengomentari melalui cuitan akun Twitter @mohmahfudmd.
Mantan Presidium MN KAHMI itu kemudian menyampaikan duduk perkara untuk melurukan tuduhan yang disampaikan Politisi Demokrat Benny Harman.
“Saya jadi hakim MK April 2008. Sebelum saya jadi Menko RKUHP sudah disetujui oleh DPR, tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR,” ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Unhas di Padang Jadi Trending Twitter
