Network
SERANG NEWS – Keputusan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) yang menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko dinilai upaya cuci tangan pemerintah. Menteri Yasonna Laoly membantah tuduhan itu.
Ia mengatakan, keputusan untuk menolak hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara melalui proses kajian yang matang.
“Kalau ini murni, dalam artian keputusan profesional dan transparan, obyektif lah,” ucap Yasonna Laoly, dikutip dari kanal Youtube Karni Ilyas Club, Sabtu, 3 April 2021.
Video tersebut tayang di situs YouTube milik Presiden ILC, Karni Ilyas pada Jumat, 2 April 2021 malam.
Baca Juga: Elektabilitas Masuk 4 Besar Survei SMRC, Bappilu Demokrat Banten: Masyarakat Rindu Prestasi Pak SBY
Baca Juga: DPP Demokrat Berpeluang Usung AHY di Pilkada DKI Jakarta, Pasang Target Kalahkan Anies Baswedan
Kepada Karni Ilyas, Yasonna buka-bukaan perihal konflik internal di partai Demokrat. Menurutnya, pemerintah tidak ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya kepada internal Partai Demokrat.
Yasonna pun memastikan keputusan Menkumham yang menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko sesuai aturan.
Moeldoko sendiri dipercaya menjadi ketua umum partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.
“Ini nampaknya, waduh ini sudah seru banget. Jadi kami betul-betul, orang kan memprediksi begini ‘wah itu Menkumham, PDIP, ada sejarah begini, dengan ibu ketua umum saya begini, begini’, enggak, ibu enggak singgung. Udah sesuai aturan aja,” tutur Yasonna Laoly.
Dikutip SerangNews.com dari Pikiran-Rakyat.com dalam artikel yang berjudul Prediksi Pertarungan 2 Kubu Demokrat Akan Panjang, Menkumham: Sudah Seru Banget
Baca Juga: KLB Demokrat Versi Moeldoko Ditolak Kemenkumham, DPD Demokrat Banten Gelar Sujud Syukur
Dia mengungkapkan hal terberat justru saat Pemerintah menilai KLB Demokrat sempurna, karena pasti semakin mendapatkan tuduhan.
“Nah yang berat itu justru, kalau itu sempurna kongresnya, wah pasti dituduh orang, ‘KLB gak sempurna, tidak memenuhi syarat’, itu pasti dituduh orang,” ujar Yasonna Laoly.
Tetapi, dia menekankan bahwa KLB Demokrat di Deli Serdang tersebut memang tidak sempurna, salah satunya dari jumlah pemegang hak suara yang hadir.
“Tapi, ya tidak sempurna, mau bilang apa? Dari yang hadir, dari jumlah pemegang hak suaranya yang berdaulat kan. Majelis tinggi bisa dianulir, pemegang suara enggak bisa, memang dia yang berdaulat kan, faktanya begitu,” tutur Yasonna Laoly.
Baca Juga: AHY Buka-bukaan Bakal Maafkan Moeldoko soal Kudeta Demokrat, Tapi Ada Syaratnya
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Live RCTI, Ini Link Live Streaming Torino vs Juventus di beIN Sport Liga Italia
Meski begitu, Yasonna memastikan konflik internal Partai Demokrat akan berlangsung lama. Alasannya, perbedaan pandangan politik antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko sudah mengarah pada persoalan pribadi.
“Karena sudah apa, tidak hanya personal, serangannya sudah sampai-sampai buat konferensi pers di Hambalang, menyerang ini, mengadukan bahwa anggaran dasar diubah, karena Pak SBY ditetapkan sebagai pendiri, segala macam lah,” kata Yasonna Laoly. ***
(Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com)
