Network
SERANG NEWS -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah membuka peluang untuk mengusulkan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kepada DPR.
Hal itu disampaikan Mahfud usai Presiden Jokowi memberikan pengarahan khusus dalam rapat pimpinan TNI-Polri tahun 2021 di Istana Negara, Senin 15 Februari 2021.
Presiden Jokowi akan mengajukan revisi jika memang UU tersebut tidak memberi rasa keadilan.
“Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Dulu pada tahun 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD dalam cuitan media sosial Twitter pribadi @mahfudmd, dikutip SerangNews.com, Senin 15 Februari 2021.
Baca Juga: Ramalan Shio Selasa 16 Februari 2021, Shio Kambing: Jadilah Orang yang Kreatif!
Baca Juga: Profil Din Syamsuddin, Tokoh Muhammadyah eks Kader NU, Dituduh Radikal Alumni ITB
Mahfud mengatakan, revisi UU ITE sangat diperlukan apabila di dalam pelaksanaan UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet yang mengancam kebebasan berpendapat.
“Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Ramalan Shio Selasa, 16 Februari 2021; Shio Kerbau: Lakukan yang Terbaik!
