Network
SERANG NEWS – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismahari mengaku mendapatkan temuan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sinkron. Hal itu bisa jadi penyebab tidak bisa masuknya seseorang sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai atu BLT.
Selain itu, ketidakesinkronan data bisa menjadi faktor yang menyebakan terjadinya pelanggaran hukum dan tidak tepatnya sasaran BLT atau BST bagi PKM.
Melihat adanya temuan itu, Risma meminta agar pemerintah daerah segera melakukan sinkronisasi data tersebut agar proses penyaluran bantuan sosial seperi BLT, BST, dan lainnya berjalan sesuai yang direncanakan.
Baca Juga: Berikut 6 Jenis Usaha yang Dapat Bantuan Modal BLT UMKM Rp3,5 Juta dari Kemensos
Kata Risma, sinkronisasi data sangat penting bagi KPM program sosial dengan data kependudukan agar tidak rawan hukum.
"Ada beberapa temuan data KPM yang tidak sinkron dengan data kependudukan yang diusulkan daerah, sehingga kami menertibkannya," kata saat kunker penyaluran Bantuan Sosoial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan/Kecamatan Jebres Solo, Jumat, 29 Januari 2021.
Risma mengatakan, jika data KPM tidak sinkron atau padan dengan data kependudukan, menjadi sangat rawan. Karennya, pemerintah daerah harus segera membetulkan.
Baca Juga: BST DKI Jakarta Mulai Didistribusikan, Ini yang Harus Dibawa Penerima
"Karena, jika tidak padan atau sinkron, kami khawatir. Misalnya, nama masuk data keluarga penerima manfaat, orangnya ada atau tidak kami tidak tahu," kata Risma yang dalam kunjungannya turut didampingi Menko PMK, Muhadjir Effendy.
