Network
Perubahan data juga termasuk perubahan domisili meski orang tersebut masih tetap masuk kategori miskin sehingga layak mendapat bantuan.
"Saya tahu ini tidak mudah. Maka, saya buka data ini kepada seluruh masyarakat agar bisa masyarakat mengoreksi, memang tidak bisa mengubah data secara langsung tetapi bisa menyampaikan kalau dia punya KTP di sini tapi posisi di kota ini, itu yang kami perbaiki terus, jadi memang datanya dinamis," kata Risma.
Baca Juga: Presiden Jokowi Siapkan Rp110 Triliun, ini Tiga BLT yang Dicairkan per Januari 2021
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan setidaknya ada empat masalah yang ditemukan KPK terkait dengan DTKS.
"Pertama basis datanya NIK tetapi ternyata tidak semua penduduk miskin punya NIK. Oleh karena itu perlu menjangkau sasaran-sasaran yang lebih luas, kedua tata kelola masalah sosial bukan data yang statis tapi juga dinamis," kata Ghurfron.
Masalah ketiga, pembaruan data merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah hingga perguruan tinggi dan mengundang masyarakat untuk terlibat aktif agar memastikan data yang terhimpun valid.
"Keempat mohon agar integritas penyelenggara bantuan sosial ini memiliki empati dan dedikasi yang sama untuk mengatasi masalah sosial ini," kata Ghufron.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari ini, Pisces Komunikasi secara Terang dan Aqarius yang Penuh Teka-teki
Berikut Syarat Daftar PKH:
- Warga miskin/rentan miskin.
- Bukan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri.
- Pastikan Anda masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini, Libra dan Scorpio Membaca Keberuntungan, Karir, Cinta dan Keuangan
