Network
SERANG NEWS – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang menjadi viral di jagat media sosial twitter.
Mantan Ketua MK ini menyebut, bahwa banyak tanah negara yang dikuasai oleh suatu kelompok tertentu. Bahkan, jumlahnya hingga ribuan hektare.
Baca Juga: Polemik Kerumuman Rizieq Shihab: Mahfud MD, Diserang Ridwan Kamil, Dibela Politisi PKS
Baca Juga: Jawab RK Soal Kerumunan HRS, Mahfud MD: Siap Kang RK, Saya Bertanggung Jawab
Melalui media sosial twitter pribadi, Mahfud MD menjelaskan bahwa proses hukum untuk bisa menguasai tanah negara dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperoleh selamat Jokowi menjadi Presiden saat ini.
“Sy dpt kiriman daftar group penguasa tanah HGU yg setiap group menguasai smpai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bkn baru. Ini adl limbah masa lalu yg rumit penyelesaiannya krn dicover dgn hukum formal. Tp kita hrs bisa,” tulis Mahfud melalui akun twitter-nya, @mohmahfudmd, Jumat Malam 25 Desember 2020.
Sy dpt kiriman daftar group penguasa tanah HGU yg setiap group menguasai smpai ratusan ribu hektar. Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bkn baru. Ini adl limbah masa lalu yg rumit penyelesaiannya krn dicover dgn hukum formal. Tp kita hrs bisa— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 25, 2020
Cuitan Mahfud yang menyinggung perihal penguasaan lahan milik negara ini langsung direspon negatif oleh sejumlah warganet. Bahkan, ada yang menyebut tidak seharusnya tokoh NU ini curhat di media sosial Twitter. Mahfud pun langsung membalas komentar tersebut.
“Justeru ini kita sedang ambil langkah. Bkn curhat, tapi menginformasikan betapa rumitnya. Kita trs berusaha utk menyesaikannya. Problemnya hak2 itu dulunya diberikan scr sah oleh Pemerintah yg sah shg tak bs diambil bgt sj. Cara menyelesaikannya jg hrs dgn cara yg sah scr hukum,” ujarnya.
Justeru ini kita sedang ambil langkah. Bkn curhat, tapi menginformasikan betapa rumitnya. Kita trs berusaha utk menyesaikannya. Problemnya hak2 itu dulunya diberikan scr sah oleh Pemerintah yg sah shg tak bs diambil bgt sj. Cara menyelesaikannya jg hrs dgn cara yg sah scr hukum.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 25, 2020
Saat ini negara sedang berusaha untuk mengambil alih penguasaan lahan itu dari sejumlah group. Meski begitum Mahfud tidak menyebut grup mana yang dimaksud menguasai HGU milik negara yang jumlahnya hingga ribuan hektare.
