Keseimbangan Ekonomi dan Kesehatan Kunci Presiden Jokowi Percepat Pemulihan Pandemi Covid-19

- 1 Desember 2020, 10:59 WIB
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Keseimbangan ekonomi dan kesehatan menjadi kunci kebijakan Presiden Jokowi dalam percepat pemulihan akibat Covid-19.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Keseimbangan ekonomi dan kesehatan menjadi kunci kebijakan Presiden Jokowi dalam percepat pemulihan akibat Covid-19. /Kominfo/

Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut nantinya akan berjalan secara transparan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nantinya didukung oleh satu kesatuan data.

Satu data ini merupakan integrasi sumber data dari berbagai aplikasi, sistem dan berbagai sumber.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan Distribusi Vaksin Covid-19 Merata ke Semua Daerah

“Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erick menyebut terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

Upaya kedua, pemerintah mengambil langkah menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.

Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Menyoal vaksinisasi, Erick menyampaikan, pemerintah pun kini telah menyiapkan dua skema. Pertama, melalui skema vaksinasi bantuan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan peserta BPJS penerima bantuan iuran.

Skema kedua, yakni vaksinasi mandiri, vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.

“Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Ken Supriyono

Sumber: Kominfo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah