Network
Menko PMK menjelaskan bahwa dalam RTM juga dilakukan pembahasan adjustment anggaran program bansos 2021 yang ada. Prioritas tambahan anggaran bansos 2021 adalah wilayah DKI diusulkan tetap diberikan bansos sembako dengan cakupan 1,3 juta KPM seperti semula dengan besar bantuan 300.000 per KPM per bulan.
Selain itu, adjustment anggaran untuk mempertahankan nilai indeks BST untuk 10 Juta KPM di luar DKI Jakarta akan sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar 300.000 per KPM per bulan.
Kemudian, untuk bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, menurut Muhadjir, akan kembali dipertimbangkan penyalurannya pada tahun 2021.
"Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH berlanjut tidaknya mempertimbangkan kondisi stok beras pada Bulog, dan pelaksanaannya tetap menunggu arahan presiden," terangnya.
Baca Juga: Vaksin Disebut Dapat Kendalikan Covid-19 di Dunia Tahun 2021
PEMULIHAN KESEHATAN
Sementara itu, penanganan pemulihan kesehatan dilakukan pemerintah dengan pengetatan protokol kesehatan dengan garakan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan menghindari kerumunan).
Selain itu, dalam rangka menahan laju penularan Covid-19, pemerintah juga mendatangkan vaksin. Proses vaksinisasi akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Desember mendatang.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan sedang menyiapkan sistem satu data untuk menjamin transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Menurut Tohir, data-data ini adalah milik pemerintah, dan pihak BUMN termasuk Telkomsel maupun Biofarma yang terlibat dalam penyiapan proses vaksinasi ini hanya sebagai aggregator.
