SERANGNEWS-COM – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menjadi salah satu nama yang akan mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penghargaan tersebut sebagai hal yang rutin.
“Jadi ini rutin saja, bahwa ada macam-macam penilaian, biasalah,” ujar Mahfud di Jakarta melalui keterangan video, Jumat 6 November 2020.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu membantah bahwa pemberian Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo kepada Gatot Nurmantyo sebagai bentuk pembukaman daya kritis Presidium KAMI itu.
Baca Juga: Pemda Sleman Lakukan Tes Cepat Covid-19 kepada Para Pengungsi Dari Kawasan Lereng Gunung Merapi
“Kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia," ujarnya.
Ditegaskan Mahfud pemberian penghargaan tersebut semata-mata karena Gatot merupakan mantan anggota kabinet, dalam hal ini mantan Panglima TNI.
"Ndak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama yang lain," ucapnya.
Selain Gatot, lanjut Mahfud, penghargaan yang sama juga diberikan kepada para mantan anggota kabinet lainnya. Penghargaan itu diberikan sebagai penghormatan atas pengabdian mereka kepada negara.
Baca Juga: BPBD DI Yogyakarta Mulai Siap-siap Evakuasi Warga Rentan Dari Kawasan Lereng Gunung Merapi
Baca Juga: Reses Partisipatif, Solusi Serap Aspirasi di Tengah Pandemi Covid-19
"Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai itu mendapat Bintang Mahaputera Adipradana," imbuhnya.
Lebih lanjut jelas Mahfud, selain Gatot, setidaknya sekitar 30 orang mantan pembantu presiden yang belum mendapatkan Bintang Mahaputera.
"Yang akan mendapatkannya banyak ada 30 orang lebihlah. Ada Susi Pudjiastuti, itu kan orang kritis kan juga tetap dapat, Ada Retno Marsudi, kemudian Luhut Pandjaitan; dan beberapa menteri yang sudah selesai tapi belum pernah mendapat itu,” tutur Mahfud.
Pemberian penghargaan tersebut akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersamaan peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 dan 11 November 2020.***
Baca Juga: DPRD Kota Serang Minta Lelang Jabatan Sekda Jangan Dicederai Karena Tidak Transparan
Baca Juga: Cukong Politik Pilkada dan Kerentanan Korupsi Kebijakan Kepala Daerah