SERANG NEWS - Anggota DPR RI Fadli Zon secara tegas menolak rencana pemerintah melalui Kemendikbud untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah.
Fadli Zon menyebut, kebijakan itu sangat beresiko, tergesa-gesa dan membahayakan.
"Rencana pemerintah membuka opsi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli nanti adalah keputusan tergesa-gesa, berisiko dan berbahaya," kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon pada Senin 14 Juni 2021.
Baca Juga: Berbeda dengan Seleksi CPNS, Alur Seleksi PPPK 2021 Tanpa SKD dan SKB, Berikut Bocoran Materinya
Fadli Zon mengatakan, keputusan itu mengingkari fakta bahwa saat ini pemerintah sebenarnya masih belum bisa mengendalikan pandemi. Bahkan minggu pertama hingga ketiga di bulan Juni ini kecenderungan angka kasus Covid-19 terus meningkat.
Ia menuturkan, ada beberapa alasan kenapa rencana tersebut seharusnya ditunda. Pertama, basis keputusan ini adlh SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri pada 31 Maret 2021 lalu.
"SKB yang ditandatangani sebelum terjadi mudik, lonjakan kasus di India, gelombang kedua lockdown di berbagai negara, ledakan kasus di Kudus, Tegal, dan Bangkalan, serta lonjakan kasus-kasus lainnya di tanah air yang terjadi dalam satu bulan terakhir," tuturnya.
Baca Juga: Pensiunan PNS Pemkot Serang Masih Terima Gaji dan Tunjangan, DPRD: Instansi Terkait Harus Bertindak
Sehingga, ia menilai rencana pembelajaran tatap muka pada bulan Juli mendatang sangat berisiko, karena data-data pandemi bulan Maret, yang tak lagi aktual.
"Kedua, hingga saat ini baru 35 persen tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah selesai divaksinasi. Bahkan, 100 persen anak-anak kita bisa dipastikan belum satupun yang menerima vaksin Covid-19," katanya.
"Dengan capaian vaksinasi yang rendah semacam itu, ceroboh sekali jika Pemerintah berani membuka PTM pada tahun ajaran baru ini," tambahnya.
Baca Juga: Ditanya Capres 2024, Prabowo: Kita Enggak Bisa Maju Sendiri, Harus Ada Teman
Selanjutnya, ujar dia, Ketiga, keputusan melakukan PTM tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro yang diberlakukan di 34 provinsi.
Keempat, kata dia, kebijakan PTM mengabaikan kondisi sosiologis dan lapangan. Di atas kertas, kebijakan PTM memang dibatasi maksimal 2 kali dalam sepekan, dan tidak lebih dari dua jam per hari.
Kesannya memang seolah-olah ada unsur kehati-hatian dalam kebijakan tersebut.
"Namun, pembatasan tersebut hanyalah memperhatikan aktivitas siswa di kelas saja, tetapi mengabaikan cara bagaimana para siswa sampai di sekolah, serta apa yang dilakukan siswa sepulang sekolah," ujarnya.***