SERANG NEWS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sebut potensi perikanan dan benur atau baby lopster di Banten sangat besar. Sayangnya, masih ada kapal asing ilegal yang membeli ikan langsung ke nelayan di tengah laut.
Kondisi itu, kata WH, harus menjadi perhatian pihak pengelola pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
"Menurut beberapa kalangan, potensi perikanan Provinsi Banten luar biasa. Hanya belum dikelola dengan baik," kata Gubernur Banten WH saat membuka webinar ‘Meneropong Potensi Kelautan dan Perikanan Terpadu dan Berkelanjutan Provinsi Banten’ secara virtual dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang Rabu 7 April 2021.
Baca Juga: Viral Video Ormas Bubarkan Pertunjukan Seni Budaya di Medan dan Dianggap Syirik
Kata WH, selama ini terjadi perdebatan bagaimana mengoptimalkan nelayan. Namun sampai hari ini, nasib masyarakat nelayan mulai berubah ke arah yang lebih baik dan produktif.
"Bagaimana kita meningkatkan kemampuan mereka secara profesional," uajr WH.
Menurutnya, kebutuhan ikan di Provinsi Banten dan DKI Jakarta cukup besar. Di sisi lain, hingga saat ini Provinsi Banten belum memiliki buffer stock (persedian yang disiapkan) ikan. Sehingga ketika harga ikan naik, kita bisa menyeimbangkan harga dipasaran.
"Seharusnya, kita punya cold storage yang besar agar mampu menyimpan kebutuhan selama beberapa bulan," ungkapnya.
Baca Juga: KPK Sebut Banyak Kepala Daerah Korupsi Karena Gaji Kecil
Dalam kesempatan itu, WH ungkapkan adanya kapal-kapal dari luar negeri yang membeli ikan langsung ke nelayan di tengah laut. Sehingga pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus mendapatkan perhatian.
Selain itu, potensi benur di wilayah selatan Banten yang cukup baik, potensi budidaya sidat yang sudah diekspor ke Jepang namun masih tangkapan liar, hingga potensi perikanan darat lainnya.
"Produksi perikanan darat belum mampu memenuhi permintaan pasar sendiri (Provinsi Banten). Sementara daerah Maja dan daerah permukiman lainnya terus berkembang ," ungkapnya.
Gubernur juga mengajak para peserta webinar, khususnya para alumni Perikanan dan Kelautan IPB, untuk berkonsentrasi sesuai kompetensi mengembangkan produksi ikan.
Baca Juga: Sejarah Oeridab: Uang Banten di Masa Darurat Pemerintahan Indonesia (1) Dicetak pada Orang China
Baca Juga: Banyak Dikeluhkan Pengunjung, Andika Minta STI Bangun Toilet di Kawasan Banten Lama
"Oleh karena itu, saya menyambut baik atas Webinar ini. Saya harap memberikan manfaat langsung yang bisa diimplementasikan oleh Provinsi Banten. Semoga memberi manfaat bagi masyarakat Banten," pungkasnya.
Sebagai informasi, di Provinsi Banten terdapat 37 kecamatan, 133 desa pesisir dengan produksi ikan tangkap mencapai 52.453 ton. Produksi ikan laut ini didaratkan 38 TPI (Tempat Pelelangan Ikan), 22 PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), 1 PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), 1 PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara).
Saat ini, berdasar UU Nomor 23 Tahun 2014, Provins Banten mengelola tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Binuangen, Pelabuhan Cituis, dan Pelabuhan Labuan.
Karena itu, ucap WH dengan panjang garis pantai yang mencapai 499,62 km, Provinsi Banten memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perikanan.
"Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian strategis dari pembangunan daerah Provinsi Banten," ucap WH.***