SERANG NEWS – Warga korban penggusuran proyek Tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) II, Tangerang, Banten mengaku sudah bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mereka pun terpaksa ‘ngecrek’ atau meminta sumbangan untuk kebutuhan makan sehari-hari pasca tempat tinggalnya digusur dan belum mendapatkan ganti rugi.
Bahkan, mereka mengaku belum juga menerima uang subsidi untuk membayar kontrakan yang kini menjadi tempat tinggal sementara pasca dilakukan penggusuran.
Aksi minta sumbungan mereka dilakukan jalan raya di depan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jalan TMP Taruna, Sukasari, Selasa 2 Februari 2021.
Baca Juga: Beres Tenaga Kesehatan Divaksin, Wartawan Tunggu Giliran yang Akan Disuntik Vaksin Corona
Dengan menggunakan kardus bekas mie instan, warga yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak meminta uang kepada masyarakat dan para pengguna jalan.
Mereka terpaksa melakukan hal itu karena sudah tidak tahu lagi caranya untuk mendapatkan uang guna membayar kontrakan dan makan mereka sehari-hari.
Dedi Sutrisno 35 tahun salah satu korban gususan mengatakan, warga sudah tidak mampu membayar kontrakan dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, ada yang sudah diusir oleh pemilik kontrakan.
Baca Juga: Pandemi Corona semakin Ganas, Pelanggar Protokol Kesehatan di Tangsel Bakal Dihukum Penjara?
"Kebetulan uang kontarakan sudah tidak dibayarin. Sambil nunggu sidang. Sidang dari Desember 2020, sekarang sidang jawaban absolut, ini penyerahan bukti dari warga," katanya, kepada wartawan, Selasa 2 Februari 2021.
Dedi menyebut, sebelumnya para korban gusuran mendapat subsidi pembayaran kontrakan Rp1,5 juta sebulan.
Kemudian, Rp30 juta sebulan untuk dapur umum dari PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC).
Baca Juga: Masih Nekad Tidak Lengkapi Surat Kendaraan, Siap-Siap saja Dikirim Surat Ditilang ke Rumah
Baca Juga: Warga Pondok Aren Rumahnya Roboh, Pemkot Tangsel: Kami Siapkan Tempat Tinggal Sementara
"Selama proses sidang kita belum beres, kita dijanjikan uang kontrakan per KK Rp1,5 juta perbulan, dan Rp30 juta untuk dapur umum perbulannya. Totalnya ada 80 KK terdiri dari 300 jiwa. Eksekusi lahan September 2020, lalu" jelasnya.
Diakuinya, dari September hingga Desember 2020, warga masih mendapatkan subsidi pembayaran kontrakan dan dapur umum.
Namun, mulai Januari 2021, subsidi masih belum dibayarkan dan akhirnya membuat warga sangat kesulitan.
"Januari ini belum bayar kita. Udah banyak yang disuruh keluar kontrakan. Jangankan buat kontrakan, makan saja susah. Rata-rata warga pedagang kecil, dan setelah dieksekusi warga kehilangan pekerjaan," paparnya.***