Heboh, DPR Sebut Banyak Data Palsu di Proyek Lumbung Pangan Jokowi saat Raker Bareng Menteri Pertanian

Selain itu, DPR juga menyoroti data produksi pertanian yang dinilai tak sinkron.

Terbukti, tak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga pemerintah harus melakukan impor.

"Tahun ini tahun keempat kerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras," ujarnya lagi.

Baca Juga: PAN Bantah Acara Bersama Jokowi dan Ketum Partai di DPP Jakarta Bukan Bukber Tapi Silaturahmi Ramadan

Pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional sangatlah penting agar tidak adalagi impor beras ke depan.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate.

Lumbung pangan tersebut tersebar disejumlah daerah di antaranya Kalimantan Tengah, NTT, Papua hingga Sumatra Utara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian telah mengembangkan lumbung pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan (hektare), di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga dikutip dari laman website Kominfo.go.id.***