Network
SERANG NEWS- Geger media internasional terutama Eropa dan Amerika dikabarkan soroti Indonesia soal proyek Presiden Jokowi yang ternacam kebangkrutan, lantas siapa yang bertanggung jawab?
Salah satu mega proyek yang disorot adalah soal rencana pembangunan Ibu Kota negara (IKN) di Panajem Paser Utara, Kalimantan Timur oleh pemerintahan Jokowi.
Rencana pembangunan IKN tersebut muncul ditengah krisis ekonomi melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Termasuk krisi akibat pandemi Covid-19.
Walau undang-undangnya telah disahkan DPR, namun pembangunan IKN belum jelas pelaksanaanya sampai saat ini.
Baca Juga: PDIP Diduga Sensi dengan Jokowi Lantaran Dirayu Partai Lain Soal Ini, Berikut Kata Fahri Hamzah
Hal itu karena pemerintah disebut masih mencari investor untuk menyokong Mega proyek di Kalimantan Timur itu.
Pemerintah berdalih, pencarian investor lantaran menurut perhitungan pemerintah, APBN tidak mampu menanggung biaya pembangunan tanpa suntikan dana dari investor.
Terbaru soal pemerintah yang kemudian mengambil langkah untuk membiayai pembangunan IKN dengan cara crowdfunding alias urunan masyarakat yang kembali menuai kontroversi di tengah publik.
Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dengan berita berjudul, 'Bangun IKN Butuh Rp466 Triliun, Pemerintah Ingin Rakyat Ikut Urun' tayang pada 29 Maret 2022.
JokowBaca Juga: Profil Hasyim Asyari Mantan Satkorwil Banser Jateng Dilantik Jokowi sebagai Ketua KPU 2022-2027
Dikatakan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Masyarakat diharapkan bisa urun rembuk untuk membiayai pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pemerintah menganggarkan kebutuhan pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun. Sumber pendanaan diambil dari APBN sebesar Rp89,4 triliun.
Sementara dari jalur kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berkisar jumlahnya mencapai Rp253,4 triliun.
Baca Juga: Tanggapan Presiden Jokowi soal Demo Mahasiswa 11 April 2022: Wacana 3 Periode, BBM dan Minyak Goreng
Untuk menutupi sisanya, pemerintah merencanakan pembiayaan yang bersumber dari pihak swasta atau masyarakat sebanyak Rp123,2 triliun.
“Kita punya perencanaan hingga 2045, ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat,” kata Bambang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa 29 Maret 2022.
Terkait sorotan media internasional terhadap Mega proyek IKN yang tengah diwacanakan pemerintah Jokowi juga dikatakan oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Dikatakan Rocky Gerung, sorotan media internasional tersebut lantaran menitikberatkan pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
"Ada sekira lima koran di luar negeri, Eropa dan Amerika itu mempersoalkan IKN. Jadi mereka memperlihatkan bahwa ini sinyal buruk bagi perekonomian Indonesia," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip SerangNews.com dari Pikiran-Rakyat.com yang dilansir dari kanal YouTube Rocky Gerung.
Disebutkan Rocky Gerung, media dari Eropa dan Amerika itu memprediksi jika Indonesia akan mengalami kebangkrutan apabila pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN.
"Indonesia akan bangkrut karena bikin mercusuar itu. Sama seperti kerajaan Babilonia bangkrut karena bikin Menara Babel, sama seperti raja-raja dulu yang bikin istana terus bangkrut. Jadi landasan dari fondasi itu bukan lagi semen, melainkan tulang belulang manusia," ujar Rocky Gerung.
Sebagai informasi, dikutip dari bi.go.id pada Sabtu 16 April 2022, jumlah utang Indonesia atau Utang Luar Negeri (ULN) per Februari 2022 terhitung sudah mencapai Rp 7.014 triliyun, yang artinya setara dengan 40,17 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, saat ini posisi utang Indonesia masih dalam batas aman.
Batas rasio yang aman adalah dibawah 60 persen dari PDB yang ditetapkan pemerintah dan DPR yang artinya rasio utang Indonesia masih di bawah rata-rata 20 persen.***
