Network
SERANG NEWS- Saat pemerintah Indonesia tengah memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak 3-20 Juli 2021, gelombang kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China kembali terjadi.
Diketahui, sebanyak 20 orang yang diduga TKA asal China masuk dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu 3 Juli 2021 malam.
Ekonom senior Faisal Basri turut mengomentari polemik kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.
Baca Juga: Sebut Bipang Ambawang Sengaja Alihkan Isu TKA China, Said Didu: Jangan Tertipu Lagi
Faisal Basri mengatakan, pembiaran terhadap kedatangan 20 orang pekerja asal China tersebut sudah keterlaluan.
"Sudah keterlaluan. Ini modus baru," ujarnya seperti dikutip SerangNews.com dari akun twitter miliknya @FaisalBasri pada Senin, 5 Juli 2021.
Mengejutkan lagi, menurutnya, kedatangan TKA asal China di tengah pandemi apalagi di saat PPKM Darurat Jawa-Bali, bukanlah hal baru.
Baca Juga: Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat, Oknum Lurah di Depok Diperiksa Satpol PP
Faisal Basri mencatat, sejak bulan Mei 2021 terdapat 1.015 orang tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui Bandara International Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.
"Selama Mei 2021, yang masuk lewat bandara Sam Ratulangi itu sebanyak 1.015 orang," ungkap mantan calon Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya, diketahui bahwa sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia pada Sabtu malam, 3 Juli 2021.
TKA asal China itu diketahui akan bekerja di smelter PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Terpisah, Kepala Divisi Imigrasi wilayah Sulawesi Selatan, Dodi Karnida menyebut para TKA China itu akan ditempatkan bekerja di proyek strategis nasional.
"Di Sulsel ini ada proyek strategis nasional yang di Bantaeng itu, kalau dia mau bekerja di situ boleh," ungkapnya kepada wartawan belum lama ini.
Baca Juga: Fadli Zon Kenang Mesin Tik dan Kopiah Harmoko: yang Dipakai sebagai Ketua MPR RI 1998
Sementara, diketahui kebijakan PPKM Darurat ini diumumkan Presiden Joko Widodo melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 1 Juli 2021 lalu.
"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Jokowi.
Kebijakan diambil sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat.***
