Network
“Gubernur harus bersikap, karena gubernur yang mengangkat,” ujarnya.
Selain mendesak Gubernur Banten, Andra mengatakan, secara kelembagaan akan berkoordinasi dengan Komisi V DPRD Banten untuk melakukan pemanggilan kepada dinas dan yang bersangkutan.
“Saya punya catatan artinya saya menyayangkan hal ini terjadi, dan kebenaran kan harus disampaikan di forum resmi dan kami akan berkoordinasi dengan komisi 5. Kerena dari sisi lembaha ini harus melalui proses kelembagaan dan kami akan memanggil sesegera mungkin, karena ini tidak sehat untuk reformasi birokrasi di Pemprov Banten,” ucapnya.
Baca Juga: Mundurnya Pejabat Dinkes Banten Dinilai Bisa Ganggu Pelayanan Masyarakat
Sebelumnya Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik juga mendesak Gubernur dan Kepala Dinkes Provinsi Banten untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Sebab, pengunduran 20 pejabat eselon III dan IV Dinkes Provinsi Banten membuat kekosongan jabatan dan lumpuhnya pelayanan kepada masyarakat.
“Gubernur harus segera ambil sikap atas pengunduran diri mereka. Kedua Kepala Dinas Kesehatan, dr Ati harus beratanggung jawab karena dia sebagai penanggung jawab di lingkungan Dinkes Banten,” ujarnya.
Baca Juga: 20 Pejabat Dinkes Banten Ramai-ramai Mundur usai Terbongkar Kasus Dugaan Korupsi Masker
“Jangan sampai Dinkes lumpuh. Di situ kan ada 4 bidang, bukan sedikit itu. Dan secara teknis mereka yang melakukan pelayanan publik di bidang kesehatan,” cetus Uday sambung Uday.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi pada Rabu 2 Juni 2021.
