Network
SERANG NEWS- Wacana pemerintah melakukan impor beras hingga 1 juta ton pada tahun ini, mendapat penolakan dan komentar dari sejumlah kalangan.
Terbaru, komentar datang dari pakar ekonomi yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang dikutip SerangNews.com melalui akun Twitternya @RamliRizal pada Rabu 17 Maret 2021.
Dalam cuitannya itu, mantah tokoh mahasiswa itu mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tak pro petani dan pro pangan.
Baca Juga: Revisi UU ITE tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Rizal Ramli: Walah cuma PHP doang!
Baca Juga: Rizal Ramli Setuju Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode dengan Syarat….
"Klo betul2 pro petani & pro pangan dalam negeri,, hapuskan sistem quota impor (rente puluhan triliun dan miskinkan petani), diganti dgn sistim tarif (negara dapat tambahan penerimaan dan dan petani dilindungi !). Ndak ruwet, tapi klo doyannya selfi2 doang dgn petani yo ambyar," tulisnya.
Cuitan Rizal Ramli pun mendapat komentar balasan dari akun @raehanfadilaa. Dia mendukung pendapat yang disampaikan oleh Rizal Ramli.
"Betul sekalii paaaakkk. Kalau memang pasokan dalam negri ga mencukupi, harus nya pemerintah meyakinkan petani dan membantu petani dalam hal produksi, bukan malah cri alternatif lain yg buat petani khawatir dan pesimis akan hasil panen mereka," timpalnya.
Terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara terkait rencana impor beras 1 juta ton yang menuai kritik tersebut.
Lutfi mengklaim, bahwa langkah impor beras yang dilakukan kementeriannya untuk menjaga stok beras di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
"Saya sebagai Menteri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga," jelas Mendag saat konferensi pers daring kepada wartawan, Senin 15 Maret 2021 lalu.
Baca Juga: Tega, Seorang Ayah di Depok Aniaya Anak Kandung Berusia 7 Bulan
Sementara, kabar penolakan juga digaungkan oleh Komisi IV DPR RI terhadap rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog.
DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin 15 Maret 2021.
Baca Juga: 7 Pemain Terpapar Covid-19, BWF Resmi Undur Jadwal Pertandingan All England
Dikutip SerangNews.com dari Antara, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, rencana impor beras akan lebih baik dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri tidak cukup.
Enny dalam pernyataan di Jakarta, Senin 15 Maret 2021, mengatakan impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi Covid-19 terjadi.
"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup," katanya.***
