Partai Demokrat Diambil alih Pejabat Negara, Saiful Mujani: Ironi Luar Biasa!

- 5 Maret 2021, 20:12 WIB
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditemui awak media
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditemui awak media /Twitter/@AgusYudhoyono//

SERANG NEWS- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) yang digelar sejumlah kader, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum (ketum).

Mantan panglima TNI yang juga Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut dipilih oleh peserta KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat 5 Maret 2021.

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang ini mendapat beragam respon dari sejumlah kalangan. Salah satunya Peneliti Politik Indonesia, Saiful Mujani.

Baca Juga: KLB Partai Demokrat Kukuhkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum, AHY: Ilegal dan Inkonstitusional

Dikutip SerangNews.com dari akun Twitternya, pada Jumat 5 Maret 2021. Saiful Mujani menyebut, Partai Demokrat diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa.

Tweet peneliti politik Indonesia, Saiful Mujani
Tweet peneliti politik Indonesia, Saiful Mujani

"Zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri. kasus pdi misalnya. di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa," bunyi cuitannya yang sudah disukai 1.276 orang.

Cuitan Saiful Mujani tersebut juga langsung direspon oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam cuitan balasan.

Tweet Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Tweet Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Terima kasih Pak Saiful Mujani, mari kita jaga demokrasi dan keadilan di negeri ini," tulis tweet balasan AHY lewat akunnya @AgusYudhoyono.

Sebelumnya diberitakan SerangNews.com, Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Jumat 5 Maret 2021.

Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat.

Baca Juga: Nyatakan Setia ke AHY, Iti Oktavia Akan Polisikan Kader yang Catut Nama Demokrat Banten ke KLB Sumut

Staf Kantor Kepresidenan (KSP) ini dikukuhkan menjadi Ketua Umun Partai Demokrat setelah sebelumnya KLB mengusulkan dua nama.

Selain Moeldoko, ada nama nama Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Hanya saja, Marzuki mengundurkan diri sehingga Moeldoko yang ditetapkan forum KLB.

"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen.

Baca Juga: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Hasil KLB, Andi Arief: Bukan Hanya Abal-abal, Tapi Ghaib

Setelah Moledoko ditetapkan sebagai Ketua Umum, nama Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Sebelum kabar penetapan tersebut, beredar beberapa video dan foto yang tersebar di media sosial, tampak persiapan terus dilakukan secara signifikan oleh para panita. Meskipun KLB tersebut dituding ilegal oleh DPP Partai Demokrat.

Di lokasi tampak puluhan penjaga KLB menggunakan baju bergambar wajah Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko lengkap dengan tulisan Moedoko Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca Juga: Bocoran Love Story The Series Jumat 5 Maret 2021, Wilantara dan Anita pergi, Hubungan Ken dan Maudy Pupus?

Terpisah, menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak memberikan pengesahan terhadap hasil KLB ilegal tersebut.

“Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum,” ujar AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat 5 Maret 2021.

Baca Juga: Kenakan Batik Corak Banteng Merah, Anies Baswedan Singgung Persatuan di Jakarta

AHY juga meminta agar negara menghormati kedaulatan partai. Menurut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, seharusnya negara tidak membiarkan ulah Moeldoko selaku pejabat negara yang bermanuver ke internal Partai Demokrat.***

 

 

 

Editor: Ken Supriyono

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x