Network
SERANG NEWS - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan siap dan menerima pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umun Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kesiapan Moeldoko disampaikan melalui sambungan telepon saat dirinya dihubungi oleh panitia KLB.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko dalam sambungan telepon dengan peserta KLB yang videonya beredar luas di media sosial.
Setelah mendengar keseriusan kader Partai Demokrat, Moledoko menengaku menerima posisi sebagai Ketua Partai Demokrat.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujar Panglima TNI masa Presiden Susilo Bambang Yudhono ini.
Dikabarkan sebelumnya, Moeldoko dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Demoktat berdasarkan hasil KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
Selain Moeldoko, KLB juga menetapkan Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat 2021-2025.
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhonny Allen.
Menanggapi hal ini, Ketua Bappilu Andi Arief merespon bawah KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021 itu ilegal.
Baca Juga: Awas, Dana Insentif Kartu Prakerja Gelombang 13 Tidak Cair Jika Tak Lakukan Ini
"Wkwk wkwkk KLB nekad menghasilkan ketum Bonek," tulis Andi Arief melalui akun Twitter @AndiArief_ID yang dikutip SerangNews.com Jumat 5 Maret 2021.
Wkwk wkwkk KLB nekad menghasilkan ketum Bonek.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 5, 2021
Selanjutnya Andi Arief membandingkan hasil KLB itu dengan menyinggung Presiden Jokowi.
"Tanggapan saya ATAS Penetapan Moeldoko sebagai ketua KLB ilegal: apakah Presisen boleh diimpeach oleh anggota DPR gadungan atau abal abal?," sebut Andi.
Baca Juga: Tentara Myanmar Gunakan TikTok Ancam Demonstran: Saya akan Tembak Siapapun yang Saya Lihat!
Andi menyebut KLB itu tidak dihadiri oleh Ketua-ketua DPD Demokrat.
"Ketua dpd yg hadir 0, syarat 2/3
Ketua DPC yg hadir 0 persen ( dari dari Jumlah total 514 ketua DPC. TIDAK ADA ijin Ketua majelis tinggi," ujarnya.
Karena itu, Andi Arief menilai, KLB ilegal karena pesertanya bukanlah pemilik hak suara sebagaimana diatur dalam AD ART Demokrat.
"Jadi KlB dihadiri peserta Ghaib. KLB bukan hanya abal-abal tapi ghaib. Aya aya wae," cetusnya.***
