SERANG NEWS - Badan Pekerja Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), Minggu 13 Juni 2021 malam menggelar nonton bareng fim dokumenter The End Game KPK.
Nobar digelar di Sekretariat JRDP di kawasan Komplek RS Pemda, Cipocok Jaya, mulai pukul 19.30 WIB. Nobar dihadiri sejumlah penggiat sosial, aktivis mahasiswa, jurnalis, dosen, dan LSM.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini mengungkap sisi lain dibalik polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih fungsi pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka bercerita tentang pengalaman mengikuti TWK hingga rutinitas pekerjaan yang dijalani selama di KPK.
Baca Juga: 12 Pegawai KPK yang Gagal Tes TWK Temui MUI, Ini Sikap Kiai Cholil Nafis
Pegawai yang tampil dalam film tersebut, antara lain Novel Baswedan, Harun Al Rasyid, Budi Sukmo, dan Andre D Nainggolan.
Kordum JRDP Anang Azhari menuturkan, nobar yang dilakukan ini merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan antikorupsi di Indonesia.
Setelah mendengar curhatan pegawai KPK dalam film tersebut, publik dapat menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah.
Terlebih di tengah demokrasi liberal dimana para aktor politik terjerat mental pragmatisme.
Baca Juga: 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Pernah Dipanggil saat Pelantikan, March: Hanya Formalitas
“Film ini menumbuhkan motivasi kepada para penggiat sosial untuk terus berikhtiar sekecil mungkin, dengan energi yang terbatas," katanya.
Hal itu dalam rangka menyuarakan dan menolak setiap bentuk tindakan koruptif oleh para pengemban kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif.
"Bahwa korupsi harus dimaknai sebagai virus ganas yang menggerogoti nilai-nilai luhur demokrasi,” kata Anang.
Sekjen JRDP Iing Ikhwanudin menjelaskan, film tersebut berhasil membuktikan adanya upaya pelemahan KPK oleh pihak yang terganggu oleh sepak terjang penyidik KPK yang masih memegang teguh integritas.
Baca Juga: Rocky Gerung Samakan Pelantikan Pegawai KPK sebagai ASN dengan Pemaksaan Hukuman ke Galileo Galilei
“Film ini membuktikan bahwa aspirasi yang kami sampaikan terkait penolakan revisi UU KPK akhir tahun 2019 lalu menjadi kenyataan," ucapnya.
Dikatakan Iing, upaya pelemahan KPK itu dilakukan secara sistematis dimulai dari penggembosan regulasi, pelucutan kewenangan, dan kini mengarah ke penyingkiran personel penyidik senior yang memiliki track record baik dalam mengungkap kasus korupsi.
Dosen Untirta Ikhsan Ahmad menegaskan, film ini mengungkap satu makna. Yakni, upaya pemberantasan korupsi sangat mengandalkan integritas.
Bagi Ikhsan, film itu menyampaikan pesan kepada para aktivis bahwa gerakan sosial melawan korupsi harus dilakukan secara kolektif.
“Film ini momennya pas karena di Banten hari ini sedang terjadi praktek korupsi yang melibatkan penguasa," ujarnya.
"Jadi film ini memantik spirit masyarakat sipil untuk terus mengawal penuntasan kasus korupsi yang terus berulang di Banten.***