SERANG NEWS - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang.
Hal ini disampaikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021. Dalam Inmendagri tersebut, tercatat ada tiga provinsi di luar Jawa yang turut memberlakukan PPKM Mikro ini.
Tiga provinsi yang mulai menerapkan yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.
Baca Juga: Bantuan Kuota Internet Gratis Kemendikbud Cair Hari Ini, Cek Persyaratannya di Sini!
Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, tulis Inmendagri tersebut, Jumat 5 Maret 2021.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali PPKM berbasis mikro belum efektif menekan mobilitas warga di Ibu Kota.
"Kita lihat di jalan masih sangat penuh dan kemacetan terjadi dimana-mana. Artinya, mobilitas warga masih sangat ramai di Jakarta. Akibatnya kasus baru Covid-19 masih terjadi," kata Marullah dikutip dari Antara.
Marullah menambahkan, ada kendala lain yang dihadapi DKI dalam mengendalikan kasus Covid-19.
Kendala yang paling dirasakan yakni terdapat masyarakat pemilik KTP DKI bertempat tinggal di luar Jakarta.
Hal tersebut membuat Pemprov DKI Jakarta sulit melakukan penelusuran (tracing) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Baca Juga: Sinopsis Kulfi 11 Maret 2021, Kulfi Syok dengan Perubahan Sikap Sikander
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19, Airlangga Hartanto,
menjelaskan target dampak jangka pendek serta jangka panjang dari penerapan PPKM bagi perekonomian nasional.
"Untuk jangka pendek tentu dilihat dari perkembangan dan aktivitas masyarakat dan kami sudah melihat di segi mobility sudah relatif baik,” ujar Airlangga.
Baca Juga: Mbappe Patahkan Rekor Messi usai Bantu PSG Depak Barcelona dari Liga Champions
"Tentu tujuannya dalam jangka panjang ini pertumbuhan ekonomi bisa masuk di angka 5 persen," tambahnya.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan, PPKM mikro membutuhkan waktu untuk meninjau segi positifnya terhadap ekonomi.
Menurutnya, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci keberhasilan PPKM. ***