Network
SERANG NEWS - Dewan Keamanan PBB mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh tentara militer di Myanmar.
Sedangkan, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua anak pemimpin militer Min Aung Hlaing dan enam perusahaan yang mereka kendalikan.
"Kekerasan tanpa pandang bulu oleh pasukan keamanan Burma terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima," kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, Andrea Gacki dikutip SerangNews.com pada Kamis, 11 Maret 2021.
Baca Juga: Ditanya Perombakan Kabinet, PM Thailand Kesal Semprot Wartawan dengan Disinfektan
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar Dikecam Dunia, 38 Orang Dikabarkan Meninggal Sejak Terjadinya Konflik
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap Dewan Keamanan akan mendorong militer untuk membebaskan tahanan demonstran dan menghormati hasil pemilihan November 2020.
Selain PBB dan AS, Inggris juga sedang menjajaki sanksi baru untuk tentara militer Myanmar, kata menteri luar negeri Dominic Raab dalam tweet.
Baca Juga: Pasukan Tentara Myanmar Sweaping Rumah Warga, AS dan PBB Minta Kekerasan Disetop
Kelompok kampanye Justice for Myanmar mengatakan pada bulan Januari bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima tertinggi sejak 2011, telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya.
