SERANG NEWS - Kritik pedas yang dilontarkan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi, direspon Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.
Dikutip SerangNews.com dari video berdurasi 6 menit 2 detik di akun Instagramnya @jubir_presidenri, Fadjroel seolah membalas JK dengan menyitir UUD 1945.
Dikatakan Fadjroel, Pasal 28J, 'dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Baca Juga: Disebut Tuduh JK Rasis dan Pro Kekerasan, Budiman: Laporin Saja, Aku Senang Jika Kau Laporin
Mantan aktivis dan juga Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini juga mengutip UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Fajdroel menjabarkan ketentuan pidana dalam menyampaikan komentar di media digital.
"Perhatikan baik-baik ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan; ayat (2) tentang muatan perjudian; ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman," ujar Fadjroel.
Dia menambahkan, lalu pasal 45a ayat (1) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen; ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA.
Baca Juga: Hasil Liga Italia: Juventus Kalah dari Napoli Lewat Gol Penalti Insigne
Lalu pasal 45b tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Fadjroel pun meyakinkan dalam menyampaikan atau memberikan kritik kepada pemerintah asalkan sesuai UUD 1945 dan UU yang ada. Dia menegaskan Jokowi tegak lurus terhadap konstitusi.
"Jadi, apabila mengkritik sesuai UUD 1945 dan peraturan perundangan, pasti tidak ada masalah karena kewajiban pemerintah atau negara melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap WNI, yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Jokowi tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945, dan peraturan perundangan yang berlaku," singkatnya.
Baca Juga: Tanya Said Didu Di Tengah Ancaman Laporan Polisi dan Serangan Buzzer, Apakah NKRI Baik-Baik Saja?
Sebelumnya diberitakan SerangNews.com, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menyindir Jokowi yang meminta dikritik dalam menjalankan pemerintahan.
Namun, kata JK, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tuturnya.
Hal itu disampaikan JK dalam sebuah acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI: Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diunggah kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021 lalu.***