SERANG NEWS - Pembenahan dari hulu hingga hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.
Sebab Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020, Senin 14 Desember 2020.
Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata internasional.
Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Respon Tewasnya 6 Anggota FPI dan Satu Keluarga di Sigi, Sebut Hukum Harus Tegak!
Baca Juga: Krisis Multidimensi, Kornas Minta Jokowi Segera Lakukan Reshuffle
Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan melalui integritas dan profesionalitas.
“Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” tegasnya dikutip Serangnews.com dari Infopublik.id.
Jokowi pun meminta kepada Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan di masa depan.
Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara.
Baca Juga: Sindir Rizieq Shihab, Staf Khusus Jokowi: Sampai Bertemu 2026
“Kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan,” kata Jokowi.
Untuk itu Presiden mengapresiasi pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung.
“Ini bagus, apalagi telah disinergikan dengan Kemenko Polhukam, dengan Kepolisian, dengan Lapas, serta Pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus di-update, harus terus diperbaharui,” ujarnya.
Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, memperbaiki pelaku, serta memulihkan korban kejahatan.
Baca Juga: Menang Hasil Quick Count, Menantu Jokowi Tunggu Hasil Resmi KPU
“Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kejahatan kepada negara. Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sebagai pemegang kuasa pemerintah Kejaksaan harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara serta menyelamatkan aset-aset negara.
Namun, penegakan hukum yang dilakukan jangan sampai menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan maupun inovasi.
“Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional, apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat, dan membawa negara kita Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini,” pungkasnya.***