SERANGNEWS.COM - Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang berbeda pandangan dengan MUI pusat yang memberikan imbauan untuk melakukan boikot produk asal Prancis.
Imbauan itu dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon pernyataan Presiden Prancis soal karikatur Nabi Muhammad dan Islam yang disampaikan pada awal Oktober 2020 lalu.
Selain aksi boikot, MUI juga meminta Presiden Perancis Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada Ummat Islam se-Dunia.
Baca Juga: Sopir Ngantuk, Dump Truck Sruduk Mobil PJR Polisi dan Mobil Derek di Tol Tangerang-Merak
Baca Juga: Milenial Indonesia, Turki, Bangladesh, dan Afrika Selatan Bahas Covid-19 dan New Normal
Namun sikap berbeda justru ditunjukan oleh MUI Kota Serang yang menilai pemboikotan produk asal Prancis tidak serta-merta negara tersebut akan mengalami kebangkrutan.
Sekertaris MUI Kota Serang Amas Tajuddin mengatakan pemboikotan produk Prancis justru menjadi kebangkrutan nyata jutaan karyawan muslim yang bekerja pada perusahaan Prancis, bahkan beberapa diantaranya telah bersertifikat halal MUI.
Sejatinya, kata Amas kesalahan Presiden Prancis bukan lantas harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak berdosa.
Baca Juga: Pembangunan Jembatan Cidadap Wanasalam Lebak Dinilai Abaikan Keselamatan Warga
Bahkan, dituturkan Amas Presiden Jokowi telah mewakili bangsa Indonesia mengecam Presiden Prancis tanpa harus melakukan boikot produk.
"MUI kota Serang mendukung langkah langkah pemerintah menyikapi setiap persoalan keumatan melalui cara damai tanpa kehilangan substansi keberislaman yang Rahmatan Lilalamin," ujarnya, Minggu 1 November 2020.
Untuk itu dikatakan Amas, solusi sederhana merespon pernyataan Presiden Perancis jadikan momentum untuk tingkatkan kualitas keimanan ketaqwaan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
Baca Juga: Pamulang Juara Umum MTQ Tingkat Kota Tangerang Selatan
Gebyarkan peringatan Maulid, perbanyak baca shalawat, dzikir,
tegakan hukum, saling menolong dalam kebaikan, tidak harus terpengaruh pernyataan Presiden Prancis yang salah kaprah dan tidak beradab dalam tata gaul agama dan hubungan internasional," tutupnya.***