Kasus Kerumunan Habib Rizieq di Bogor Naik Ke Penyidikan

- 26 November 2020, 16:15 WIB
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dikabarkan sempat mengalami kesulitan pulang kembali ke Indonesia. Desas-desusnya sejak kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada tahun 2018.
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dikabarkan sempat mengalami kesulitan pulang kembali ke Indonesia. Desas-desusnya sejak kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada tahun 2018. /ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/ANTARA FOTO

Dalam penerapan PSBB pra AKB itu, menurutnya ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh warga ketika menggelar kegiatan yang mengundang masyarakat.

 Baca Juga: Ada Kerumunan di Acara Apel Akbar, Walikota Serang Belum Kepikiran Lakukan Test Swab 

Di antaranya yakni pondok pesantren boleh beroperasi, namun tidak bisa dikunjungi. Kemudian kegiatan pertemuan boleh dilakukan namun pengunjung harus dibatasi 50 persen dari total kapasitas, atau maksimal sebanyak 150 orang.

"Kemudian kegiatan itu diatur bahwa maksimal waktunya tiga jam, dan penyelenggara wajib membuat surat pernyataan siap mematuhi aturan, kepada Satgas Covid-19, itu aturan di Bogor," katanya.

Namun fakta di lapangan pada kegiatan Rizieq Shihab, menurutnya seluruh aturan itu diduga dilanggar. Mulai dari jumlah orang, waktu acara, hingga penyelenggara tidak membuat surat pernyataan kepada Gugus Tugas Covid-19 Bogor.

 Baca Juga: Menang Tipis atas Olympiakos, Perpanjang Rekor Pep Guardiola di Liga Champions

"Dihadiri lebih dari 150 orang, tadi sudah dijelaskan dihadiri sekitar 3.000 orang, dan lebih dari tiga jam. Dari jam 09.00 WIB pagi sampai jam 23.00 WIB," kata Patoppoi.

Maka dari itu, polisi menduga dalam kegiatan itu ada peristiwa tindak pidana berupa ada upaya menghalang-halangi upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19, serta dugaan pelanggaran penyelenggara kekarantinaan kesehatan.

"Penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahu kejaksaan, dan berproses sampai nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka," kata Patoppoi dikutip Serangnews.com dari Antara. 

Adapun dalam kasus ini, polisi menggunakan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 216 KUHPidana.***

Halaman:

Editor: Kiki

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x