Network
Baca Juga: Bawaslu Gandeng Pokja Wartawan Kota Serang Aktif Kawal Tahapan Pemilu 2024
Persoalan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Banten kordiv Pencegahan dan Parmas, Ajat Munajat pada rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih sementara (DPS) di KPU Provinsi Banten.
Menurutnya, dari hasil pengawasan Bawaslu Banten dengan metode audit terhadap kinerja pantarlih dengan cara uji petik sebanyak 19.980 TPS, 178.082 KK, 348. 664 pemilih.
Hasilnya masih ditemukan pantarlih yang melakukan coklit belum sesuai dengan prosedur, meskipun secara berjenjang hal tersebut sudah disampaikan saran perbaikan baik oleh PKD maupun Panwascam saat pelaksanaan coklit masih berlangsung.
Selain persoalan akurasi data dan prosedur pemutakhiran, juga soal adminsitrasi kependudukan yang masih belum tertata sehingga berdampak pada potensi hilangnya hak pilih warga.
Diantaranya, yang menjadi sorotan Bawaslu adalah warga korban gusuran waduk karian di Kabupaten Lebak, gusuran chandra asri di Kota Cilegon, gusuran PIK di Kabupaten Tangerang.
Di mana, yang berpindah domisili baik yang sudah melakukan perubahan adminduk atau yang belum melakukan adminduk untuk dimasukkan ke daftar pemilih.
Temuan berikutnya Bawaslu juga masih menemukan pemilih yang terkatagori tidak memenuhi syarat (TMS) tapi masih masuk dalam DPS, seperti meninggal dunia, anggota TNI, Polri dan dibawah umur.
Kemudian, atas temuan ini, Bawaslu Provinsi Banten meminta KPU Provinsi Banten untuk men TMSkan pemilih tersebut.
