Network
SERANG NEWS - Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten berencana akan melakukan pembanguan Kawasan Terpadu Panti Sosial di wilayah Kabupaten Lebak.
Hal itu sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.
Sekretaris Dinsos Provinsi Banten, Budi Dharma menyampaikan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Terpadu Panti Sosial saat ini telah memasuki tahapan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan.
Dalam pelaksanaan tersebut pihaknya bekerjasama dengan Akademisi serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjadjaran (UNPAD).
Baca Juga: Resmi dari Dinsos, Pencairan KLJ, KAJ dan KPDJ akan Cair Hari Ini 16 Agustus 2022 Jam 17.00 WIB Sore
"Kita saat ini sedang melakukan FS dengan akademisi UNPAD, kerjasamanya dengan LPPM UNPAD," ungkap Budi Dharma, Senin 22 November 2022.
Budi menjelaskan, dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah Provinsi terdapat 4 macam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus dapat diberikan pelayanan, diantaranya Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandang atau Pengemis.
Untuk saat ini, Pemprov Banten baru memiliki dua pelayanan PMKS, diantaranya panti bagi Lansia Terlantar dan Anak Terlantar yang berada di Kecamatan Cipocok, Kota Serang.
"Pemprov Banten terus berupa untuk memenuhi amanat undang-undang, dan rencana pembangunan kawasan terpadu tersebut sebagai bentuk kehadiran pemerintah atas kesulitan yang di hadapi oleh PMKS," katanya.
Dirinya mengatakan, Kawasan Terpadu Panti Sosial tersebut direncanakan akan dibangun diatas lahan dengan luas 8 hektar, dimana akan dibangun sebanyak 4 gedung untuk memberikan pelayanan kepada 4 PMKS.
Baca Juga: Dinsos Banten Sebut Keluarga Miskin di Banten Capai 639.957 KK
"Rencananya 4 gedung, satu untuk disabilitas, anak telantar, lansia terlantar, dan gelandang atau pengemis. Jadi ini terpisah, tapi tetap dalam kawasan terpadu, ini juga di apresiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia," imbuhnya.
Selanjutnya, Budi berharap tahapan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) tersebut dapat berjalan lancar dan memasuki tahapan selanjutnya.
"Setelah FS, melalui perencanaan, DED, dan Master Plan, insyaallah 2024 kita mulai pembangunan. Dan kalau kita ngobrol dengan tim, 2024 itu dua pelayanan sudah dapat berdiri," tandasnya.***
