Network
Baca Juga: Elemen Masyarakat Dukung Penundaan Pemilu 2024, Desak Parpol Segera Realisasikan
"Kini kelompok yang memerangi tagar ganti presiden membuat gerakan yang melanggar UUD 1945. Memang anu sekali mereka," tulisnya lebih lanjut.
Diketahui, baru-baru ini publik dibuat pro kontra dengan adanya wacana penudaan Pemilu 2024. Bahkan sejumlah petinggi partai telaj menyatakan persetujuannya.
Mereka yang mengusulkan adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Tepis Isu Komunisme, Partai Prima Yakin Lolos Verifikasi KPU Pemilu 2024
Bahkan, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam hal ini.
Sementara, Jokowi sendiri menyatakan akan patuh pada aturan yang berlaku, bahwa masa jabatan presiden hanya sebanyak dua kali sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
Namun, Jokowi menyarakan bawah wacana penudaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tak perlu dilarang karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
Orang nomor wahid di Republik Indonesia ini juga mengajak semua pihak untuk tunduk dan patuh pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.***
