Network
SERANG NEWS - Di tengah isu penundaan Pemiliu 2024 muncul baliho dengan tagar 2024 setia bersama Jokowi.
Dalam baliho tersebut menyertakan foto Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan baground merah putih.
Baliho besar tersebut bertulis Harapan Rakyat Indonesia dengan menyertakan tagar 2024 Setia Bersama Jokowi.
Di sudut atas baliho tercantum sebuah tulisan RI Satu Jokowi. Kemudian di sudut bawah terdapat logo sebuah organisasi yang menyatakan diri dengan nama KOBAR.
Baliho ini beredar luas di publik setelah diposting oleh salah satu politisi Demokrat Yan Harahap.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Terus Bergulir, PDIP Tegaskan Setia Pada Konstitusi, Ini Kata Hasto
"Melihat hastagnya, sepertinya sudah dipersiapkan dengan matang," tulis Yan Harahap melalui Twitter @YanHarahap sebagaimana dikutip SerangNews.com, Minggu 6 Maret 2022. Cuitan Harapa sudah disesuiakan dengan ejaan tulis yang berlaku.
Postingan tersebut mendapat respon dari sejumlah Netizen. Bahkan ada yang membandingkan dengan tagar 2019 Ganti Presiden.
"Kasihan juga tagar 2019 ganti presiden. Mereka dikejar-kejar. Di tuduh makar. Padahal tidak melawan UUD," tulis akun Twitter @Rozijam***
Baca Juga: Elemen Masyarakat Dukung Penundaan Pemilu 2024, Desak Parpol Segera Realisasikan
"Kini kelompok yang memerangi tagar ganti presiden membuat gerakan yang melanggar UUD 1945. Memang anu sekali mereka," tulisnya lebih lanjut.
Diketahui, baru-baru ini publik dibuat pro kontra dengan adanya wacana penudaan Pemilu 2024. Bahkan sejumlah petinggi partai telaj menyatakan persetujuannya.
Mereka yang mengusulkan adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Baca Juga: Tepis Isu Komunisme, Partai Prima Yakin Lolos Verifikasi KPU Pemilu 2024
Bahkan, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ikut terseret dalam hal ini.
Sementara, Jokowi sendiri menyatakan akan patuh pada aturan yang berlaku, bahwa masa jabatan presiden hanya sebanyak dua kali sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
Namun, Jokowi menyarakan bawah wacana penudaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden tak perlu dilarang karena Indonesia merupakan negara demokrasi.
Orang nomor wahid di Republik Indonesia ini juga mengajak semua pihak untuk tunduk dan patuh pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945.***
