Network
Baca Juga: GMNI Serang Siap Kawal Pemilu Serentak 2024, Dimulai Kursus Pemilu dan Demokrasi
“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” terang dia.
Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi.
Legitimasi, menurut Hasto, merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.
Baca Juga: Tepis Isu Komunisme, Partai Prima Yakin Lolos Verifikasi KPU Pemilu 2024
“Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting,” kata dia dikutip dari Antara, Kamis 3 Maret 2022.
Terlebih Hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden menunjukkan mayoritas mereka yang diwawancara menolak wacana menunda Pemilu 2024.
Para responden juga menurut hasil survei tersebut, menolak wacana memperpanjang masa jabatan presiden
"Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto.***
