Network
“Di UU Ponpes tidak mengatur muatan lokal dalam Raperda ini memuat lokal Banten. Menurut saya urgensinya, perda yang lain juga ada dengan adanya zakat seluruh ASN Harus dipotong biar tiap tahun sudah jelas, Jadi Pemdes sudah baik, banyak hal yang harus kita perhatikan, di Banten masih ada desa ada yang belum maju dan kita berdayakan kita tingkatkan,” ujarnya.
Baca Juga: Persija vs PSM Makasar Live di Indosiar, Anies Baswedan Larang Nobar dan ke Stadion: Demi Sepakbola
Baca Juga: Jangan Lupa, Pengumuman Hasil SNMPTN 2021 Hari Ini, Cek Cara dan Aksesnya di Sini!
“Kemudian secara kelembagaan diakomodir dalam usulan inisiatif DPRD. Prinsipnya DPRD melalui Bapemperda telah melakukan proses pembahasan lintas fraksi dan harmonisasi dengan OPD,” kata Ketua Fraksi Golkar, Suparman menambahkan.
Karena pentingnya Perda tersebut, kata Suparman, DPRD menandang untuk melakukan terobosan regulasi pengaturan.
“Memang urusan pesantren misalnya, ini kan terkait agama di mana urusan agama merupakan kewenangan pusat. Fraksi Golkar tentu ingin kehadiran pemerintah dalam memajukan pendidikan pesantren harus besar, apalagi di Banten,” ujarnya.
“Tanpa perda tentu tidak banyak yang bisa pemprov lakukan. Makanya ketika masyarakat mengusulkan perda fraksi golkar perlu mengakomodir dengan mencari celah pengaturannya,” sambungnya lagi.
Ketua Fraksi PAN Dede Rohana juga mengatakan hal yang senada. “Pentingnya begitu banyak Ponpes di Banten mereka tidak dapat perhatian dari pemeritah, sebagai sumber pencetak tokoh masyakat di daerahnya. Bagaimana mereka bisa mencetak generasi, Zakat kalau dikelola secara maksimal bisa menjadi Pendalatan jadi masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Pelaku Bungkam, Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Kucing di Serpong Tangsel yang Viral di Medsos
Baca Juga: Juru Parkir di Pasar Rau Kota Serang Tewas Usai Dibacok, Tinggalkan Satu Anak Berusia 4 Tahun
