Network
Lutfi mengklaim, bahwa langkah impor beras yang dilakukan kementeriannya untuk menjaga stok beras di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
Baca Juga: Rizal Ramli Setuju Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode dengan Syarat….
"Saya sebagai Menteri Perdagangan sudah dua kali ini, saya sampaikan, jadi Bulog ini punya yang namanya iron stock. Iron stock itu selalu mengikuti dinamika daripada stok dan harga," jelas Mendag saat konferensi pers daring kepada wartawan, Senin 15 Maret 2021 lalu.
Sementara, kabar penolakan juga digaungkan oleh Komisi IV DPR RI terhadap rencana pemerintah melakukan impor beras 1,5 juta ton yang dialokasikan melalui perum Bulog.
DPR beralasan, penolakan ini sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.
Baca Juga: BAB Hingga Lempar Ponsel, Jadi Alasan Pelaku Aniaya Bocah di Bawah Umur yang Viral di Medsos
"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, Senin 15 Maret 2021.
Dikutip SerangNews.com dari Antara, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, rencana impor beras akan lebih baik dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri tidak cukup.
Enny dalam pernyataan di Jakarta, Senin 15 Maret 2021, mengatakan impor beras saat ini belum diperlukan mengingat ketersediaan beras mencukupi, bahkan sektor pertanian masih tumbuh selama pandemi COVID-19.
"Impor pangan itu bukan sesuatu yang haram, diperbolehkan di Undang-Undang Pangan, tapi ada prasyaratnya, kalau kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Sementara BPS menyatakan ketersediaan beras cukup," katanya.***
